SURABAYA,(LN) – Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Angka Kreditnya serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi nomor 8 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian.

Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) Jabatan Administrasi, Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional (MONEV JAFUNG) Analis Keimigrasian dan Pemeriksa Keimigrasian Tahun 2018, di Aula Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, Selasa (23/10/18).

Acara ini diselenggarakan selama 3 hari dimulai 23 Oktober hingga 25 Oktober , yang diikuti oleh sekitar 90 pegawai dari Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis pada Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim, Jawa Tengah, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.

Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Kepala Divisi Keimigrasian, Zakaria, dalam sambutannya menyampaikan bahwa, Analisa Beban kerja merupakan proses untuk menetapkan jumlah jam kerja pegawai yang digunakan atau diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu.

“Tujuan dari Analisis Beban Kerja untuk menentukan berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan beban kerja yang dapat diberikan kepada seorang pegawai,” ujar Zakaria dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut.

Zakaria menjelaskan bahwa, selain untuk menentukan berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan, kegiatan ini juga sebagai tanggung jawab moral kami terhadap terhadap pemangku jabatan fungsional keimigrasian. “Serta untuk dapat memetakan berapa kebutuhan riil pegawai melalui Analisis Beban Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi,” jelasnya.

Zakaria juga mengharapkan agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius. “Karena ini akan sangat menunjang pelaksanaan tusi rekan-rekan sebagai Pejabat Fungsional Tertentu Keimigrasian kedepan,” pungkasnya. (Red/phank).