Jakarta, Lenzanasional.com – 17 April 2019 lalu Indonesia telah melaksanakan pemilu serentak, dimana gelaran pesta demokrasi 5 tahunan tersebut telah terpilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR hingga DPD.
Pelaksanaan Pemilu 2019 memang tidak sempurna dan masih banyak kekurangan, namun pesta demokrasi tetaplah menjadi agenda yang sakral untuk dijalankan.
“Penggabungan sistem Pemilu antara Presiden dan wakil Presiden serta Pemilu Legislatif menuai banyak kritik karena terkesan tidak siap dan terlalu dipaksakan,” ungkap Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi Indonesia Hartadi Hendra Lesmana, S.H, M.H
Hartadi menambahkan bahwa, Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHAI) menyoroti beberapa hal yang harus segera dibenahi oleh pemerintah, pasalnya kini Indonesia akan segera menghadapi Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) periode ke-3 yang akan diselenggarakan serentak pada 2020 mendatang.
Sementara Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar, menyatakan bahwa ada 270 daerah yang akan mengikuti Pemilukada serentak, dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota ditambah Pemilukada kota makassar yang pelaksanaannya diulang.
Sejalan dengan legal opinion yang telah diterbitkan LKHAI pasca pemilu serentak 2019, terdapat beberapa hal mendasar yang harus segera diperbaiki oleh Pemerintah beserta Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“LKHAI mendorong KPU untuk membuat aturan khususnya terkait batasan jam kerja atau kegiatan, pembatasan usia petugas dan beban kerja yang layak serta mendorong Pemerintah melalui Kementrian Kesehatan untuk menyediakan tenaga medis di setiap kecamatan termasuk Jaminan Sosial bagi petugas pelaksana Pemilukada,” tegas Hartadi.
Sementara R.Mohammad Ali, Ketua Umum DPP Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia, sebagai induk organisasi LKHAI, angkat bicara terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada saat ini sudah sewajarnya bejalan dengan sukses.
“Indonesia ini adalah negara hukum, sudah sewajarnya Pemilu dan Pemilukada berjalan dengan suskes, hal ini merupakan semangat UUD 1945. Pemilu dan Pemilukada tetap harus menjunjung asas luberjuedil, suksesnya Pemilukada 2020 didasari oleh Peraturan Perundang-Undangan yang baik jadi KPU tidak boleh setengah hati,” ujar R Mohammad Ali Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia, di sela-sela acara Rapat Pimpinan Nasional kedua di Restoran Bumbu Desa Cikini, Jakarta belum lama ini.
Meskipun proses Pemilukada serentak periode ke-3 tidak serumit proses pemilihan umum serentak tahun 2019, sudah sewajarnya Pemerintah bersama KPU memberikan sikap kehati-hatian kepada proses Pemilukada 2020, tegasnya.
R. Mohammad Ali, lebih jauh menjelaskan bahwa, hal yang paling mendasar dari poin yang disoroti LKHAI di atas adalah pemberian jaminan perlindungan kesehatan terhadap setiap petugas Pemilukada serta pemberian batasan terhadap jam kerja/kegiatan bagi para petugas pemilukada 2020.
Hal ini mengingat banyaknya kekurangan yang terjadi selama Pemilu 2019. Pasalnya penggabungan sistem Pemilu ini berdampak besar pada persiapannya, mengingat pada Pemilu 2019 terdapat banyak sekali korban meninggal dari petugas KPPS yang mencapai lebih dari 600 orang.
Para korban yang mengalami ganggungan kesehatan dan kematian tidak diberikan jaminan kesehatan sebelumnya oleh pemerintah dan KPU. Pemerintah melalui Kementrian Keuangan bersama KPU hanya memberikan santunan kepada para petugas.
Seharusnya pemerintah dan KPU melakukan prinsip kehati-hatian terhadap para petugas dilapangan. Sejatinya Hak perlindungan terhadap petugas pemilu kurang diperhatikan oleh Pemerintah dan KPU, jam kerja/kegiatan yang berlebih dan waktu istirahat yang minim, serta tekanan yang dialami oleh petugas dilapangan menjadikan petugas dilapangan banyak yang jatuh sakit hingga meninggal.
Seyogyanya Pemerintah bersama KPU harus terus berbenah dengan memperbaiki Peraturan Pemilu dan mempersiapkan sistem pemilu yang baik, pungkas R. Mohammad Ali