Lenza Nasional | Lenza Nasional | Profesional Membidik Fakta

Profesional Membidik Fakta

LSM Garis Demokrat Jatim Tuding Ada Persekongkolan Lelang Pokja ULP BBWS Brantas

0 1.022
Lokasi lahan proyek.(Foto : Hartono )

Sumenep,Harnasnews.Com – Seperti yang diberitakan sebelumnya terkait adanya dugaan persekongkolan antara PT. PMCI dengan oknum Dinas terkait, dalam Lelang di Pokja ULP BBWS Brantas dari tahun ke tahun semakin sinergi.

Adanya indikasi persekongkolan lelang tersebut bisa dilihat jelas dari LPSE PUPERA, seperti perusahaan PT. PMCI sesuai data LPSE PUPERA, tergolong perusahaan yang baru masuk dilingkungan BBWS BRANTAS, namun hebatnya karenan orang lama yang bawa perusahaan tersebut bisa menang di tiga paket pekerjaan sekaligus, memang sah-sah saja karena tidak ada larangan untuk itu, akan tetapi menarik untuk ditelusuri.

Menurut keterangan Jaenal LSM Garis Demokrat Jatim, senin (23/10/17) kepada Harnasnews, Paket-paket yang dimenangkan perusahaan tersebut diantranya, Pembangunan Embung Air Baku Aeng Merah di Kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.

“Sampean Baru di Kabupaten Situbondo dan Pembangunan Embung Kalipang di Kabupaten Kediri, Tanggal kontrak ketiga paket tersebut sama yakni tanggl 13 Januari 2017, yang tentunya dalam waktu bersamaan harus menyediakan dokumen lelang beserta kelengkapannya, “ungkapnya Jaenal.

Dijelaskannya, Persaratan Kualifikasi di dalam Dokumen lelang ketiga paket tersebut, yaitu Peserta Kualifikasi badan usaha harus memiliki surat izin usaha jasa konstruksi, sertifikat badan usaha, yang telah tercantum dalam database SIKI LPJKN, berdasarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 63/SE/M/2015 tanggal 2 September 2015 Kualifikasi Perusahaan dan Sertifikat Badan Usaha Klasifikasi Bangunan Sipil  (SI001), juga harus mempunyai sertifikat ISO 9901: 2008 dan dalam kualifikasinya disyaratkan perusahaan non kecil memiliki kemampuan dasar dengan kompleksitas sama dalam 10 tahun terakhir serta kebutuhan personil dengan SKA utama, SKA Madia, dalam tiga dokumen lelang diwaktu yang sama pula, pertanyaanya,  adakah tenaga – tenaga ahli tersebut dengan SKA vutama, SKA madia Seandainya dihadirkan diwaktu yang bersamaan  di tiga paket lelang tersebut,

“Berdasarkan Data Perusahaan PT. PMCI di situs resmi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang bisa diakses melalui LPJK Data Kualifikasi / Klasifikasi Badan Usaha PT. PMCI untuk Kemampuan Dasar 0 dan pengalaman sejenis kode SI001 pun tidak dapat dibuktikan, ketika diakses Tanggal Cetak Perubahan Terakhir 15 November 2016 ternyata diduga tidak memiliki Kemampuan Dasar (KD),”katanya.

Lanjut, Jaenal, Bahkan pengalaman sejenis kode SI001 pun masih kosong. Persyaratan dalam dokumen lelang ketiga paket yang dimenangkan oleh PT. PMCI diduga bertolak belakang dengan data-data yang tercantum di situs LPJK.

“PT. PMCI diibaratkan sebuah kendaraan bermotor yang tidak dibayar pajak tahunannya, Artinya, bila proyek itu dikerjakan tanpa pengalaman/skill kerja, akan sulit mencapai hasil pekerjaan yang sesuai rencana, dan itu sudah terbukti penyelesaian pekerjaan di salasatu paket yang dimemangkan oleh PT. PMCI sudah terlamabat dari jadwal.

Pokja ULP BBWS Brantas diduga saat melakukan evaluasi terkait kebenaran dokumen lelang calon pemenang tidak dilakukan sesuai prosedur seperti, kepemilikan dan ketersediaan alat, sisa kemampuan paket, profil tenaga ahli, Kemampuan Dasar, serta pada pengujian kebenaran dokumen  pendukung lainya, tentu saja hal tersebut menimbulkan dugaan adanya persekongkolan untuk memenangkan rekanan tertentu.

Indikasinya Pokja ULP BBWS Brantas, hanya melakukan pengecekan kebenaran sertifikat tenaga ahli tanpa menguji validasi pengalaman kerja. Proses penilaian kemampuan dasar perusahaan, evaluasi teknis penawaran pada proses lelang pun diduga tidak dilakukan dengan benar.

“Praktik pinjam pakai perusahaan dan kelengkapan dokumen penawaran seperti, tenaga ahli, Keabsahan Sub Klasifikasi, dianggap biasa dan digunakan sekedar untuk memenuhi persyaratan saja tanpa cek n ricek. Modus seperti ini walaupun secara adminstratif seolah-olah terpenuhi, pada dasarnya menyalahi Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berkaitan dengan etika dalam pengadaan, “Tambahnya Jak.” (Hartono).

Comments
Loading...

Network LNM Media Center


    Jual Kawat Duri Murah Surabaya
    Jual Kawat Bronjong SNI Harga Murah Surabaya oleh MM Steel , Cari produk Kawat Bronjong lainnya di
    distributor cctv hikvision semarang