Lenza Nasional | Lenza Nasional | Profesional Membidik Fakta

Profesional Membidik Fakta

Pembangunan Tol Probolinggo Dimanfaatkan Oknum Penambang Galian C Ilegal

0 188
Rumah penduduk yang berada berdekatan dengan lokasi galian C saat ini kondisinya sangat membahayakan bagi penghuninya. Karena ancaman bahaya longsor dapat terjadi kapan saja. (Foto: hnn)

PROBOLINGGO,Harnasnews.com – Proyek strategis nasional, yakni pembangunan jalan tol yang melintasi Kabupaten/ Kota Probolinggo Jawa Timur, yang saat ini terus dipacu pembangunannya, secara otomatis, proyek tersebut membutuhkan jutaan kubik material galian C untuk proses pengurukan.

“Melihat kondisi semacam ini sudah dipastikan akan terjadi eksploitasi besar-besaran bahan tambang galian C, sehingga para pengusaha berkompetisi mencari lahan yang mempunyai prospek bagus untuk ditambang dengan sistem yang disewa dan ada yang dibeli untuk meraup keuntungan yang besar, baik pengusaha lokal maupun nasional,” ungkap Ketua Lembaga Kajian Kebijakan Daerah (LK2D), Usman Yunanto, kepada wartawan, Jumat, (6/10).

Sejauh pengamatan dirinya, sedikitnya ada beberapa titik galian C yang di manfaatkan untuk pengurukan pengerjaan jalan tol, seperti sepanjang jalan Bromo di desa Boto, kecamatan Lumbang, Desa Patalan dan desa Sumberkare, kecamatan Wonomerto, desa Sumberbendo, kecamatan Sumberasih, dan desa Sumber Rejo, kecamatan Tongas.

“Dengan maraknya galian C sekitar jalan Bromo dan wilayah Barat Probolinggo, kami harapkan pemerintah provinsi dan pemkab untuk segera melakukan kajian guna menganalisa secara komprehensif berbagai dampak yang timbul di lapangan. Kajian dilihat dari sudut pendekatan aspek sosial ekonomi masyarakat, aspek hukum atau regulasi peraturan perundang undangan/Perda, aspek teknis, aspek administrasi perizinan, aspek pendapatan atau pajak, aspek lingkungan dan aspek ketertiban,” tutur Usman.

Namun, sayangngya, kata dia, pihak pengembang galian C yang sudah mengantongi izin dari provinsi, dituding mengeksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. “Celakanya, pemerintah provinsi maupun daerah hanya berpikir tekstual, tanpa melihat realita dilapangan dari dampak yang ditimbulkan atas ekspoitasi yang dilakukan secara masif. Proses pembangunan nasional tanpa mempertimbangkan kearifan lokal, tentunya akan menimbulkan sentimen negatif di masyarakat,” tandas Usman.

Sudah sesuaikah dengan Amdal?

Terkait dengan persoalan tersebut, media ini baru-baru ini melakukan investigasi  di lokasi penambangan galian C. Dari pengamatan di lapangan sungguh menghawatirkan dampak lingkungannya, apalagi banyak yang berdekatan dengan rumah warga yang jaraknya kurang lebih 3-10M, kedalaman urukan di duga tidak sesuai dengan aturan pertambangan, dan luas urukan juga di duga tidak sesuai dengan izin yang di rekomendasi, serta ada penambang galian C yang di duga ilegal tidak mengantongi izin  wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan izin usaha penambangan (IUP) eksploitasi, serta izin operasional produksi. Namun bisa beroperasi melakukan penambangan yang di duga untuk menyuplai bahan galian proyek Tol probolinggo.

Sementara itu,  Ketua Quari probolinggo, Muchlis mengakui bahwa sejumlah galian C di wilayahnya belum mengantongi izin eksploitasi. Dia berdalih bahwa  proses perizinan sedang diurus.

Selain itu,  kata dia, apa yang dilakukannya terkait dengan penggalian, menurutnya sudah sesuai dengan amanat Presiden terkait percepatan proyek strategis nasional, yang mengacu pada Impres No 1 Tahun 2016.

“Kebijakan di ambil demi tercapainya pembangunan proyek strategis nasional supaya dapat di selesaikan sesuai target yang sudah di tentukan oleh presiden jokowi,” tandas Muchlis.

Pernyataan Muchlis, lantas mendapat tanggapan keras dari Ketua LK2D, Usman Yunanto, dirinya menilai Ketua Quari tidak mengerti apa itu program deskresi (percepatan pembangunan) yang dimaksudkan oleh Presiden.

“Yang dimaksudkan percepatan pembangunan bukan berarti menabrak aturan yang berlaku. Yang dimaksudkan pak Jokowi adalah memangkas sistem regulasi yang selama ini menghambat program pemerintah harus diminimalisir. Bukan harus mengorbankan rakyat kecil akibat dampak lingkungan terkait galian C. Makanya, ketua Quari harus membaca undang-undang dan Inpres yang dimaksud,” tandas Usman.

Menyikapi kontroversi tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Pobolinggo, Rachmad Waluyo, saat di konfirmasi terkait proses izin Amdal, DLH, mengatakkan bahwa pihaknya hanya sebatas memberikan rekomendasi ke dinas perizinan, namun tidak bisa memberikan izin Amdal.

“Masalah berkaitan izin dan kontrol tentang penambangan itu bukan ranahnya Pemkab. Karena, setiap ada penambangan ESDM provinsi sudah menyiapkan petugas sebagai inspektur lapangan dan fungsinya untuk melakukan pengawasan serta memberikan speksi apakah membahayakan atau tidak, inspektur harus melakukan analisa dan speksi minimal 1 bulan sekali,” ujar Waluyo.

Speksifikasi Amdal yang aman mengacu pada peraturan yang ada, penambangan wajib melakukan dengan sistem teraseling dalam tata cara menambang agar tidak bemberikan dampak lingkungan yang akibatnya bisa merugikan masyarakat.

“Sehingga tugas dan tanggung jawab semua sudah wewenangnya provinsi tentang penambangan yang ada di Probolinggo dan itu sudah berlaku semenjak terjadinya ‘Salim Kancil’ di Lumajang,” pungkas Waluyo. (gus)

Comments
Loading...

Network LNM Media Center


This site is protected by wp-copyrightpro.com

error: Content is protected by LenzaNasional !!