Surabaya,LenzaNasional.com – Dalam rangka meningkatkan prestasi dan kinerja secara optimal dengan memperkokoh e-Goverment di semua tugas dan fungsi serta seluruh layanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM perlu adanya langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagai bentuk nyata pelaksanaan reformasi birokrasi.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya terus berupaya untuk mewujudkan zona integritas di lingkungannya. Hal ini diwujudkan dengan mengadakan Sosialisasi Pembekalan dan Penguatan Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM. Kegiatan ini digelar di Aula Kanim Surabaya, Kamis (3/5/18).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Ekonomi Asep Kurnia, didampingi oleh Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Jatim Zakaria, Inspektur wilayah VI Irjen Kemenkumham Achmad Samadan, Kepala Bagian Kepegawaian Ditjen Imigrasi Ujo Sujoto, Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan Ditjenim, dan Kepala Kanim Surabaya M. Tamin Satiawan. Selain itu turut hadir Kepala Kanim Jakarta Selatan Hamzah, Kepala Kanim Medan Fery Monang Sihite, Kepala Kanim Denpasar Ignatius Purwanto, Kepala Kanim Blitar Muhammad Akram, dan Kepala Kanim Cirebon Muhammad Tito Adrianto, serta diikuti oleh seluruh pegawai Kanim Surabaya.

Acara yang diawali dengan pemutaran Video mengenai komitmen dan perintah tentang WBK/ WBBM, yang bertujuan agar para peserta lebih memahami lebih jauh perihal WBK/ WBBM. Staf Ahli Menkumham Asep Kurnia membuka kegiatan dengan memberikan sambutan terkait kegiatan yang dimaksud. Asep menyampaikan kepada seluruh pegawai yang hadir bahwa dasar untuk meraih predikat WBK/WBBM yaitu terlebih dahulu pegawai harus mengetahui dan memahami betul pengertian WBK/WBBM.

“Sangat penting Pegawai mengikuti sosialisasi ini. Saya berharap enam UPT yang telah diusulkan dapat memberikan kinerja sebaik mungkin agar dapat memenuhi syarat menjadi Satuan Kerja WBK/WBBM,” ucapnya.

Dia mengungkapkan bahwa kegiatan ini dalam rangka studi tiru. Untuk itulah kami datang ke Surabaya untuk melihat langsung kondisi Polrestabes Surabaya yang sudah WBK dan Polres Gresik yang sudah Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) satu tingkat diatas WBK.

“Pembelajaran dari kunjungan tersebut adalah bahwa pelayanan publik diberikan tidak harus selalu pakai IT namun bisa juga dilakukan secara konvensional (misal senyum, siapa, salam) dan harus benar benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, masyarakat memperoleh kepastian waktu layanan, biaya, prosedur, dan juga kenyamanan ruang layanan. WBK dapat terwujud apabila pimpinannya komitmen dengan seluruh pegawai untuk mencegah terjadinya korupsi dan meningkatkan pelayanan publik,” ungkap Asep.

Selanjutnya, Asep menjelaskan mengenai maksud pembangunan Zona integritas mewujudkan WBK WBBM, dengan harapan agar seluruh pegawai dapat memahami tujuan sosialisasi ini. Pentingnya semua lembaga pemerintah mewujudkan zona integritas di lingkungannya. Zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) atau wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi khusunya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Zona integritas merupakan hal yang penting bagi setiap lembaga sebagai wujud dari komitmen dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata Asep

Pencegahan korupsi merupakan bagian penting dalam mewujudkan Zone Integritas karena korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dan menjadi penghambat tercapainya tujuan pembangunan nasional. Upaya untuk melakukan penindakan terhadap korupsi harus memperhatikan tindakan pencegahannya juga.

Dalam membangun zone integritas menurut Asep, harus melalui 3 tahapan yakni penandatanganan pakta integritas, pencanangan zona integritas, dan proses pembangunan zona integritas. Selain itu, terdapat 6 aspek penilaian untuk menuju Zone integritas.

“Enam aspek yang harus dipenuhi oleh sebuah lembaga untuk menuju zona integritas, antara lain adanya manajemen perubahan, penata tatalaksana yang baik, penataan manajemen sumber daya manusia (SDM), keterlibatan pimpinan dalam pembuatan akutabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” tambahnya.

Sebagai wujud adanya manajemen perubahan dapat dibuktikan dengan adanya roadmap menajemen perubahan. Untuk mewujudkan penata tatalaksana yang baik perlu didukung adanya prosedur operasional kegiatan utama, penerapan e-office, dan pelayanan keterbukaan informasi publik yang baik. “Aspek penilaian penataan manajemen SDM dapat diwujudkan dengan adanya perencanaan pegawai, pola mutasi SDM, dan pengembangan SDM. Penguatan pengawasan juga menjadi aspek penilaian untuk mewujudkan zona integritas yang ditandai adanya pengendalian gratifikasi, adanya pengelolaan pengaduan masyarakat dan penanganan penyalagunaan wewenang,” urainya.

Dia menambahkan, dalam hal aspek penilaian terakhir yakni peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diwujudkan dengan adanya standar pelayanan, budaya pelayanan prima, dan penilaian kepuasan terhadap pelayanan seperti, inovasi dari Kanim Surabaya khususnya Bidang Informasi dan Sarana Komunikasi yang menyediakan ruang informasi center dengan Tim yang sangat respons terhadap keluhan dari masyarakat. Menurut dia, mereka (Bidang Insarkom) sangat cepat memberikan respon dan ini juga yang merupakan salah satu keunggulan dan akan mendapatkan penilaian yang sangat baik.

“Kabid Insarkomnya memiliki komitmen dan inovasi dalam menyelesaikan permasalahan dan memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada masyarakat. Ini terbukti Kanim Surabaya mendapatkan penghargaan dari Kanwil Kemenkumham Jatim. Mudah mudahan Kanim Surabaya dapat diajukan WBK tahun depan setelah pembangunan kantornya selesai, sehingga masyarakat akan lebih nyaman dilayani,” pujinya.

Sementara itu, Kadiv Imigrasi Kanwil Kemenkumham Jatim Zakaria mengatakan, kegiatan sosialisasi terhadap wilayah bebas korupsi sangat penting. Dia berharap, setelah acara ini diharapkan materi yang didapat oleh peserta sosialisasi dapat disebarluaskan kepada seluruh pegawai di Kanim Surabaya. (Phank).