Lenza Nasional | Lenza Nasional | Profesional Membidik Fakta

Profesional Membidik Fakta

Sutikno : Bupati FX Yapan Harus Tanggung Jawab

Perjalanan Dinas Tahun 2019 Kutai Barat Rawan Dikorupsi.

0 1.201

 

Surabaya, Lenzanasional.com –Sudah menjadi rahasia umum bahwa kegiatan perjalanan dinas menjadi modus baru untuk melakukan korupsi.
Di Kutai Barat hal ini kuat dugaan terjadi, mengingat nilai anggaran yang lumayan jumbo. Jelas menjadi tanggung jawab Bupati FX Yapan.

Sutikno, koordinator Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) kepada media menyatakan, bahwa korupsi di daerah tidak kalah dengan korupsi di pusat pusat kekuasaan. Contohnya apa yang terjadi di Kalimantan Timur tepatnya kabupaten Kutai Barat.

“Dari penelitian kami kabupaten tersebut sarat dengan masalah. Mulai tidak adanya tranparansi dalam pengelolaan pemerintah sampai adanya dugaan korupsi. Bahkan Kabupaten tersebut menjadi salah satu lokasi bukti kasus korupsi yang ditangani KPK,“ ujarnya kepada media. Senin (10/2).

Lebih jauh Sutikno menjelaskan bahwa korupsi di Kutai Barat menjadi ironi tersendiri, mengingat dalam 5 tahun terakhir penghasilan dari bagi hasil tambang yang semakin turun tetap saja memaksakan untuk melakukan kegiatan yang rawan dikorupsi.

“Ketika pengadaan barang dan jasa dengan menyerahkan kepada penyedia, banyak yang melakukan pengawasan. Pengadaan dengan cara swakelola menjadi alternatif baru anggaran yang dikorup,” jelasnya.

Untuk membuktikan itu FKMS telah meneliti APBD Kabupaten Kutai Barat.
“Kami sudah mengumpulkan data-data pelaksanaan kegiatan swakelola selama empat tahun terakhir. Tercatat di tahun 2016 anggaran swakelola masih Rp.88,698 Milyar. Tahun berikutnya anggaran naik menjadi Rp 578,670 miliar, ditahun 2018 anggaran turun menjadi Rp 393,263 Milyar. Dan ditahun 2019 anggaran swakelola kembali naik menjadi Rp 481,191 milyar. Menariknya peringkat secara nasional hanya tahun 2016 saja diatas lima puluh besar yakni 244, sementara lainnya dibawah 50 besar, bahkan tahun 2017 duduk diperingkat 17 besar,” urainya.

Adapun Swakelola sendiri yang kegiatannya diadakan atau dikerjakan sendiri oleh pihak SKPD. Banyak kegiatan untuk ini namun kali ini FKMS menyoroti kegiatan perjalanan dinas. Untuk kabupaten Kutai Barat pada TA 2019 anggaran kegiatan perjalanan dinas nilai sangat besar yakni Rp 120 miliar hampir 22% dari anggaran swakelola.

Perjalanan dinas sendiri terbagi dalam dua jenis kegiatan yakni perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah.
“Tercatat ada 935 paket perjalanan dinas dalam daerah dengan nilai total hampir Rp.75 miliar dan 674 paket perjalanan dinas luar daerah dengan nilai Rp. 45 miliar,” papar Sutikno.

Mengenai besaran harga satuan biaya perjalanan dinas mengacu kepada peraturan bupati nomor 06/2015 tentang petunjuk pelaksana perjalanan dinas menyatakan, bahwa besaran biaya ditetapkan dengan keputusan bupati.
“Bupati tidak transparan dan tidak pernah menyatakan berapa besaran perjalanan dinas per orang per hari. Sehingga ini menjadi ruang dana perjalanan dinas amat rawan untuk dikorupsi,” kritiknya.

Sementara itu standart biaya biaya masukan yang dikeluarkan oleh Kemenkeu menjelaskan bahwa biaya perjalan dinas dalam daerah sebesar Rp150 ribu. Sedangkan untuk luar daerah sebesar Rp1,5 juta.
Bila angka-angka yang dikeluarkan oleh Kemenkeu dipakai untuk membedah anggaran perjalanan dinas Kabupaten Kutai Barat maka akan terlihat bahwa biaya perjalanan dinas tersebut tidak masuk akal.

Dengan biaya perjalanan dinas per orang per hari sebesar Rp.150 ribu, maka dengan anggaran sebesar Rp. 75 miliar. Dalam setahun ada 500.000 perjalanan dinas dalam daerah. Jika itu dilakukan PNS saja (sebagai catatan PNS Kabupaten Kutai Barat sebanyak 6000) maka setiap PNS akan kebagian perjalan dinas sebanyak 83 kali lebih. Atau dalam sehari ada 1369 perjalanan dinas dalam daerah.
”Sudah dipastikan dengan hitungan itu pelayanan tidak akan maksimal, karena 22,8% PNS tidak ada dikantor,” urainya.

Sedangkan untuk perjalanan dinas luar daerah dengan anggaran Rp 45 miliar maka memakai standart Kemenkeu jumlahnya setahun ada 30.000 perjalanan dinas. Sehingga setiap PNS akan kebagian 5 kali perjalanan dinas luar daerah. Atau dalam sehari ada 82 kali perjalanan dinas luar daerah.
“Dari hasil hitungan itu maka anggaran perjalanan dinas dalam APBD 2019 sangat tidak wajar, dan FKMS meyakini ada korupsi disini,” katanya.

Mengacu kepada Perbup nomor o6/2015 pasal 4 ayat 9 yang menyatakan bahwa Ketentuan mengenai Penetapan Uang Harian dan Uang Representatif Perjalanan Dinas, Tarif Hotel Luar dan Dalam Daerah akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Maka bupati yang harus dipersalahkan. Sekalipun bupati tidak menikmati uang perjalanan dinas diluar ketentuan.
”Bupati sudah bisa dikatakan memperkaya orang lain dan itu bisa dikatakan sebagai tindak pidana korupsi,” jelasnya.

Dalam waktu dekat FKMS berencana untuk membawa masalah kepada pihak berwajib.
“Nanti detail permasalahannya kami akan sampaikan itu ke pihak berwajib, dan tentunya akan mengajak teman-teman media untuk lakukan pengawalan,” pungkasnya. (*)

Comments
Loading...

Network LNM Media Center


This site is protected by wp-copyrightpro.com

error: Content is protected by LenzaNasional !!