Lenza Nasional | Lenza Nasional | Profesional Membidik Fakta

Profesional Membidik Fakta

13 Institusi di Pelabuhan Tanjung Perak Gelar Deklarasi Bersama Komitmen Pembangunan Zona Integritas

0 58

SURABAYA, Lenzanasional.com -Tiga belas institusi yang ada di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menggelar deklarasikan Komitmen Bersama Zona Integritas.
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Kamis (11/7) pagi.

Deklarasi dilaksanakan di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang disaksikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha, perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nadjamuddin Mountong, perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Herda Helmijaya selaku koordinator Harian Sekretaris Nasional Stranas Pencegahan Korupsi KPK dan segenap pejabat dan stakeholder terkait di Kawasan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Ketiga belas Institusi Kawasan Pelabuhan Tanjung Perak tersebut, antara lain Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak, Distrik Navigasi Kelas I Surabaya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya, Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, KPP Bea Cukai Tanjung Perak, Stasiun Metereologi Maritim Tanjung Perak II Surabaya, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya II, Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Perak, Dir Pol Airud Polda Jatim dan PT. Pelindo III (persero) Regional Jawa Timur.

Dalam kesempatan itu Arif Toha menegaskan, deklarasi bersama merupakan salah satu kegiatan strategis Pemerintah khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sekaligus sebagai bentuk komitmen terbuka dalam membangun Zona Integritas sehingga masyarakat akan mengetahui dan ikut memantau Pembangunan Zona Integritas yang dilaksanakan secara bersama-sama.

“Ketiga belas institusi Kawasan Pelabuhan Tanjung Perak yang telah melakukan deklarasi pencanangan Zona Integritas  Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih  dan Melayani (WBBM) ini tentunya telah memiliki  tata kelola organisasi yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipatif, pengukuran kinerja individu, dan efektif dalam memberikan pelayanan informasi publik,” papar Arif Toha.

Arif menambahkan, kegiatan pembangunan zona integritas di lingkungan DIrektorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan bentuk implementasi dari amanat Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

“Zona Integritas sendiri merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Arif Toha.

Arif Toha juga mengatakan kegiatan pembangunan zona integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut diawali  dengan deklarasi secara nasional  di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 2 Mei 2019 yang dilanjutkan dengan pencanangan deklarasi zona integritas menuju WBK dan WBBM di kawasan Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Makasar.

Membangun unit kerja pelayanan yang berpredikat WBK/WBBM tentunya bukanlah hal yang mudah, lanjut Arif Toha, karena setiap institusi dari mulai pimpinan beserta jajarannya harus dipastikan sudah melakukan berbagai perbaikan internal organisasi secara nyata, sistematis, dan berkelanjutan.

“Selain perbaikan di lingkungan internal tersebut, unit kerja pelayanan WBK/WBBM juga harus didukung dengan hasil survei eksternal kepada masyarakat yang dilayani terhadap persepsi korupsi dan persepsi kualitas pelayanan publik yang baik,” jelas Arif Toha.

Selain itu, hal penting lain yang harus diperhatikan adalah perlunya perubahan pola pikir (mindset) dan perilaku kerja bagi pimpinan dan jajaran institusi yang telah mendeklarasikan sebagai zona integritas menuju WBK dan WBBM. 

“Semua institusi dimulai dari pimpinan dan staf harus berperan aktif mencegah dan memberantas korupsi dan tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Tumbuhkan sikap untuk tidak meminta atau menerima pemberian  serta bersikap jujur, transparan, objektif, dan akuntabel, dalam melaksanakan tugas sehingga tercipta budaya kerja berintegritas dan budaya melayani,” ujar Arif Toha.

Sementara, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, M. Dahri mengatakan bahwa dengan deklarasi zona integritas ini dapat menjadi motivasi dan penyemangat untuk melaksanakan pemberantasan korupsi. reformasi  birokrasi dan pelayanan publik di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak secara bersama-sama.

“Seluruh institusi dan stakeholder di Kawasan Pelabuhan Tanjung Perak secara bersama-sama telah berkomitmen untuk mewujudkan Kawasan Pelabuhan Tanjung Perak yang “Beraksi” yaitu kawasan yang  berani, jujur, amanah dan tidak  korupsi,” tandas Dahri. (Tri)

Comments
Loading...

Network LNM Media Center