Lenza Nasional | Lenza Nasional | Profesional Membidik Fakta

Profesional Membidik Fakta

Kawal Dana Desa, Kemendes PDTT dan Mendagri Jalin MoU dengan Polri

0 205
Menteri Desa PDTT usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Optimalisasi Dana Desa di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10). (Foto: Humas)

JAKARTA,Harnasnews.Com – Maraknya penyimpangan penggunaan dana desa membuat perhatian pemerintah. Untuk itu, guna mencegah kian meluasnya penyimpangan tersebut, Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan masalah dana desa dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Sandjojo dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, (20/10).

Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, penandatanganan Mou ini dilakukan agar dana desa tersebut digunakan dengan tepat sasaran.

“MoU antara Mendes dengan Polri supaya dana desa tepat sasaran, tepat guna, maka perlu ada pendampingan dan pengawasan,” kata Setyo kepada wartawan.

Pengawasan dari Polri sendiri akan mengerahkan kekuatan dari Bhabinkamtibmas. Menurut Setyo, pengawasan dari Bhabinkamtibmas ini adalah upaya preventif yang dilakukan polri untuk menghindari penyelewengan dana desa.
“Ini upaya preventif. Upaya represif itu paling akhir, kalau terjadi penyimpangan,” katanya.

Sementara itu, Kapolri Jendral Toto Karnavian mengatakan bahwa pihaknya baru saja menandatangani MoU dengan Mendes PDTT dan Mendagri.

“Kami baru saja menhalin MoU dengan Pak Eko dan Pak Tjahjo tentang pengawalan dana desa,” kata Kapolri.

Nota kesepahaman ini merupakan pedoman bagi ketiga pihak untuk mencegah, mengawasi dan menangani permasalahan dana desa.

Adapun tujuan dari nota kesepahaman ini agar terwujud pengelolaan dana desa yang efektif, efisien dan akuntabel melalui kerja sama yang sinergis di antara ketiga pihak di bidang pengawasan dan pencegahan permasalahan dana desa.

Sementara lima ruang lingkup nota kesepahaman itu, yaitu membina dan menguatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah, desa dan masyarakat dalam mengelola dana desa; sosialisasi regulasi dalam mengelola dana desa; penguatan, pengawasan, pengelolaan dana desa; memfasilitasi bantuan pengamanan dalam mengelola dana desa. Terakhir, memfasilitasi penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap pengelolaan dana desa dan peraturan data atau informasi dana desa. (Wan/Grd)

Comments
Loading...

Network LNM Media Center


This site is protected by wp-copyrightpro.com

error: Content is protected by LenzaNasional !!