Lenza Nasional | Lenza Nasional | Profesional Membidik Fakta

Profesional Membidik Fakta

Sejumlah SKPD Ketapang Pertanyakan Efesiensi Anggaran

0 154


KETAPANG,Harnasnews.Com – Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten Ketapang melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada perubahan APBD TA.2017 melakukan efisiensi anggaran belanja atas APBD murni tahun anggaran 2017. Akibatnya, efisiensi yang mereka anggap tidak lazim menimbulkan reaksi dengan berbagai versi dikalangan SKPD.
Bahkan, tidak sedikit SKPD yang komplin dan marah-marah, karena menurut mereka pemotongan anggaran pada APBD murni dan sudah tertuang didalam DPA adalah melanggar Peraturan Daerah (Perda) dan Perbup Nomor 85 tahun 2016 tentang penjabaran APBD kabupaten ketapang tahun anggaran 2017.
“Lazimnya efisiensi anggaran pada masing-masing SKPD itu hanya pergeseran, penambahan,pengurangan dan juga bisa meniadakan kegiatan yang diusulkan oleh SKPD. Dalam RKA- SKPD perubahan bukan menghilangan mata anggaran pada APBD sebelum perubahan,” tutur salah satu SKPD yang enggan disebut identitasnya, khawatir berimplikasi kepada jabatan yang diembannya.
Masih menurut nara sumber yang sama, sejumlah SKPD juga mempertanyakan urgensi dan kepentingan yang sangat mendesak atas penghilangan pagu anggaran pada seluruh SKPD yang besarnya kurang lebih 70 miliar tersebut dan mereka juga mempertanyakan konsekwensi atas penghilangan mata anggaran pada SKPD mereka, sementara anggaran tersebut sudah mereka laksanakan.
“Karena siapa akan mengembalikan,” tanya mereka?.
Anggaran dimaksud adalah dari APBD murni tahun anggaran 2017 dan sudah menjadi DPA, sudah kontraktual bahkan sudah di SPJ kan hal tersebut mereka pastikan setelah SKPD mereka menerima penjabaran APBD perubahan maka atas pristiwa tersebut mereka mendatangi Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan mempertanyakan ada apa sesungguhnya yang terjadi dengan keuangan pemda saat ini sehingga pemda terkesan panik.
“Lagi-lagi mengatakan selama ini tidak pernah terjadi hal seperti ini anggaran diseluruh SKPD diputus ditengah perjalanan dalam tahun anggaran yang sedang berjalan sementara itu kita SKPD seolah dicambuk terus untuk bekerja optimal bahkan diwarning dengan funishman apabila ada SKPD yang serapan anggarannya rendah terutama serapan anggaran yang berasal dari dana perimbangan,” tuturnya, akhir pekan kemarin.
Menanggapi adanya ketidak laziman penggunaan anggaran di kabupaten Ketapang, pengamat kebijakan pemerintahan daerah, Adi Suparto mengatakan pihaknya mencium adanya indikasi penyimpangan yang menabrak ketentuan-ketentuan atas pelaksanaan dan tata kelola keuangan daerah Pemda kabupaten Ketapang.
Hal itu kata dia, diketahui pada saat dana alokasi umum(DAU) kabupaten Ketapang tahun 2016 yang sempat ditunda pencairannya oleh pemerintah pusat selama 4 bulan.
“Yaitu dari bulan September sampai bulan Desember 2016 sebesar Rp164.121.244.504 dan ketika ditransfer kembali oleh pemerintah pusat ke rekening kas umum daerah inilah awal musibah yang terjadi,” tandasnya.
Terkait dengan adanya persoalan tersebut, media ini melakukan konfirmasi kepada Kabid Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Ketapang Wahyudin. Dia menjelaskan bahwa pengefisiensian belanja dimasing-masing SKPD pada perubahan APBD tahun anggaran 2017 yang mereka sebut pemotongan-pemotongan itu harapannya agar kawan-kawan diseluruh SKPD dapat menela’ah dan memahami secara utuh atas kebijakan pemerintah pusat.
“Kemudian, Bupati telah menyampaikan secara lengkap,terbuka dan gamblang pada saat penyampaian nota keuangan perubahan dan raperda tentang perubahan APBD TA.2017 dalam rapat paripurna DPRD kabupaten Ketapang yang lalu tuturnya salah satunya adalah kebijakan pemerintah pusat terhadap penetapan besaran DAU untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang saat ini bersifat dinamis,” ujar Wahyudin.
Wahyudin melanjutkan, bahwa pengefisienan belanja disetiap SKPD pada perubahan APBD TA.2017 adalah dengan memperhatikan gambaran pada realisasi pelaksanaan APBD TA.2017 sebelum perubahan maka untuk mewujutkan APBD TA.2017 yang lebih realistis dan akuntabel maka terhadap pendapatan daerah,belanja daerah dan pembiayaan daerah, efisiensi harus dilakukan. (Amns)

Comments
Loading...

Network LNM Media Center


This site is protected by wp-copyrightpro.com

error: Content is protected by LenzaNasional !!