Setelah melalui proses panjang, kasus dugaan penipuan jual-beli rumah minimalis yang dilaporkan oleh Nur Diana Wati di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, berakhir dengan perdamaian. Meskipun pemilik properti, Mulyono, telah melarikan diri, Tri Mulyono, selaku marketing, memilih menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan.
Nasional
Samsat Surabaya Barat Hadirkan Program Pasar Tiban: Inovasi Jumat Berbagi
Suasana baru hadir di Samsat Surabaya Barat dengan peluncuran program Pasar Tiban yang mengusung tema Jumat Berbagi. Program ini menggabungkan pelayanan pajak kendaraan dengan semangat berbagi, mendukung ketahanan pangan, sekaligus menyejahterakan petani dan pedagang UMKM lokal.
PMII Surabaya Tegas Menolak Polri di Bawah Kemendagri
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Surabaya dengan tegas menolak usulan yang menginginkan Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). PMII menilai, langkah tersebut dapat merusak independensi Polri sebagai institusi penegak hukum dan mengancam prinsip checks and balances dalam sistem demokrasi Indonesia.Rabu, (4/12/2014).
Kapolres Tuban Bagikan Makan Bergizi Gratis di SDN Gemulung III
Kapolres Tuban, AKBP Oskar Syamsuddin, S.I.K., M.T., bersama Ketua Bhayangkari Cabang Tuban, Ny. Raudiah Oskar, didampingi Wakapolres Kompol Herry Moeriyanto Tampake, S.I.K., serta sejumlah pejabat utama, mengunjungi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Gemulung III di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
Kaprodi UNAIR Tolak Wacana Polri di Bawah Kemendagri atau TNI
Kaprodi Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Dr. Prawitra Thalib, SH., MH., ACIArb, menyatakan penolakannya terhadap usulan anggota Komisi III DPR RI, Deddy Sitorus, dari Fraksi PDIP, yang mengusulkan Polri berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau TNI.
Ahli Hukum Tolak Wacana Polri di Bawah Kemendagri atau TNI, Sebut Langgar Konstitusi
Wacana yang dilontarkan anggota Komisi III DPR RI Deddy Sitorus dari Fraksi PDIP terkait penempatan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau TNI menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk akademisi.
SETARA Institute: Polri di Bawah Presiden adalah Amanat Konstitusi
Usulan anggota Komisi III DPR RI, Deddy Sitorus dari Fraksi PDIP, terkait penempatan Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuai penolakan dari berbagai pihak, termasuk dari Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi. Dalam siaran persnya, Hendardi menegaskan bahwa wacana tersebut bertentangan dengan konstitusi dan semangat reformasi.
Peringati Hari AIDS Sedunia, Puskesmas Gubug 2 Adakan Kegiatan Sehat dan Bakti Sosial
Dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada Minggu, 1 Desember 2024, Puskesmas Gubug 2 menggelar sejumlah kegiatan, termasuk senam sehat, sarapan sehat, donor darah, skrining kesehatan, dan pembagian door prize. Ketua Panitia Kegiatan, Samtini Endri Astuti, Amd.Keb, menyampaikan bahwa kegiatan ini mengusung tema “Hak Setara untuk Semua, Kita Bisa Akhiri AIDS 2030.”
PC IMM Kota Surabaya: Usulan Polri di Bawah TNI atau Kemendagri Mengkhianati Reformasi
Usulan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, agar institusi Polri kembali berada di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuai kontroversi. Ketua Umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Surabaya periode 2023-2024, Ramadhani Jaka Samudra, menilai bahwa gagasan tersebut bertentangan dengan semangat reformasi dan bahkan merupakan pengkhianatan terhadap nilai-nilai yang telah diperjuangkan.
GMNI Jawa Timur Tegaskan Polri Harus Tetap Independen dan Bebas Intervensi
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Timur menegaskan penolakannya terhadap wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pernyataan ini menyusul berbagai kritik dari tokoh publik terkait usulan tersebut.
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.