SURABAYA – IPERINDO (Ikatan Perusahaan Galangan Kapal dan Lepas pantai) menyelenggarakan rapat kerja nasional (Rakernas) ke-2 yang dihadiri Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional, Ibu Titik Anas, SE, M.Econ.Dev, PhD dan Direktur Jendral Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, yang diwakili oleh Kepala Kantor KSOP Utama Tanjung Perak, Bapak Capt. Heru Susanto, MM di Hotel Shangri-La Surabaya, Sabtu (9/12/2023).
Ketua DPP IPERINDO Anita Puji Utami mengatakan ucapan terima kasih atas kehadiran para perwakilan pemerintah pada Rakernas 2023 kali ini karena hal ini dapat menjadikan semangat bagi kami untuk terus memberikan kontribusi yang maksimal bagi industri galangan kapal nasional.
“Pelaksanaan rakernas ini adalah menyusun sasaran dan juga program kerja untuk kedepan tahun 2024 dan juga melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023,” katanya yang menyebut bahwa kegiatan Rakernas iperindo yang merupakan salah satu agenda dan amanah dari AD/ART Iperindo.
Menurut Anita, rakernas Tahun 2023 merupakan Rakernas yang kedua dalam kepengurusan kami sebagaimana hasil rapat umum anggota Iperindo di Jakarta pada 16 Juni 2022, yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk memimpin asosiasi yang kita cintai ini hingga tahun 2026.
“Tentunya kami berharap di dalam kegiatan ini nantinya dapat menghasilkan gagasan-gagasan di dalam mendukung perkembangan maupun kemajuan industri perkapalan serta maritim di Indonesia untuk menyongsong Indonesia emas,” papar Anita dalam sambutannya.
Serta, lanjut Anita, rakernas ini saat yang tepat untuk menyampaikan visi, misi dan harapan industri perkapalan Indonesia untuk bangkit dan maju. Salah satunya pada industri galangan kapal yang ada di Indonesia.
“Tidak mungkin perawatan kapal dilakukan diluar negeri dikarenakan hal tersebut sama saja dengan membuang uang ke laut hanya untuk mobilisasi, kecuali memang kapasitas galangan di Indonesia yang masih belum ada untuk kapasitas tertentu,” ungkapnya.
Direktur PT ASSI itu juga menambahkan, dirinya berharap semua pemangku kepentingan harus saling mendukung agar industri galangan kapal nasional mampu menghasilkan produk berkualitas dan berdaya saing tinggi.
Pada kegiatan Rakernas ke-2 ini, IPERINDO juga seminar mengenai Kolaborasi Pemangku Kepentingan Industri Perkapalan Nasional Guna Menyongsong Indonesia Emas 2045, dengan menghadirkan sejumlah narasumber penting dari pemerintahan dan pelaku usaha.
“Melalui seminar ini, kita akan melakukan review atau membahas permasalahan-permasalahan yang ada di industri maritim saat ini, serta memberikan masukan kepada pemerintah terkait berbagai kebijakan yang berpihak kepada industri maritim,” ujar Anita.
Serta, lanjut Anita, rakernas ini saat yang tepat untuk menyampaikan visi, misi dan harapan industri perkapalan Indonesia untuk bangkit dan maju. Salah satunya pada industri galangan kapal yang ada di Indonesia.
“Tidak mungkin perawatan kapal dilakukan diluar negeri dikarenakan hal tersebut sama saja dengan membuang uang ke laut hanya untuk mobilisasi, kecuali memang kapasitas galangan di Indonesia yang masih belum ada untuk kapasitas tertentu,” ungkapnya.
“Selain itu kita berharap industri maritim ini juga bisa menjadi lokomotif bagi perekonomian nasional,” imbuhnya.
Ditempat yang sama, Ketua Dewan Penasehat IPERINDO, Ir. H. Bambang Soekartono mengatakan, persoalan yang dihadapi IPERINDO hingga saat ini sangat membutuhkan perhatian pemerintah secara keseluruhan untuk terus mendukung di dalam pengembangan industri maritim ini yang nantinya bukan hanya kita dapat mendukung sistem logistik nasional, khususnya pada transportasi laut dimana transportasi laut ini adalah merupakan persentase yang terbesar dalam mendukung logistik secara umum.
Kami melihat kompetisi di internal IPERINDO saya melihat berkompetisi dengan baik tatanan yang positif kearah saling meningkatkan teknologi dalam galangan itu sendiri. Sumber dayaa manusianya juga begitu.
Hanya tolong, seperti yang disampaikan ketua DPP IPERINDO bahwa kita sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk lebih memback up di industri maritim ini karena saat ini butuh insentif-insentif dengan permodalan yang sangat murah.
Di Malaysia saja sudah dibawa 3 persen untuk industri maritim. Termasuk pelayarannya bagi yang membangun di dalam negeri diberikan insentif yang cukup besar, seperti di china sampai 30 persen kepada perusahaan yang mau membangun kapal di negaranya sendiri,” jabarnya.
Bagaimana kita bisa bersaing dengan negara-negara itu, lanjut Bambang kalau di dalam negeri sendiri tidak fiperhatikan sektor maritimnya. Padahal negara kita negara maritim.
“Kita masih butuh begitu banyak kapal. Mungkin kebutuhan kita hingga 200 persen untuk memenuhi 17.500 pulau yang saat ini hanya baru 15 persen yang terkoneksi oleh INSA cs total dari kepulauan kita,” keluhnya.
Bambang menyebut, Ini suatu tantangan kalau keoingin logistik kita menyebar diseluruh Republik Indonesia secara utuh harus memperhatikan IPERINDO agar dunia perkapalan atau transportasi ini tetap bisa eksis yang akan mendukung perpindahan logistik maupun penumpang yang ada di Indonesia.
“Kita lihat saja, begitu banyak beban yang ditanggung IPERINDO. Seperti, contoh pendangkalan alur di wilayah galangan yang ada di Perak yang bahasannya sampai je Kenenkomarves tapi nyatanya tidak ada realisasinya,” ujarnya.
Masih banyak lagi persoalan yang dihadapi perusahaan galangan dengan hadirnya aturan-aturan baru yang membebani secara biaya yang notabene tidak memberikan kemajuan teknoligi atau sdmnya itu tidak. Cuma sertifikatnya saja yang nambah. Saya sangat menyayangkan yang terkesan mempersulit IPERINDO.
“Kalau mempersulit galangan hingga mati maka transportasi laut di Indonesia akan kesulitan untuk melakukan docking. Apa ya harus ke luar negeri hingga ke china, dan bisa dibayangkan akan memakan biaya berapa besar,” ucap Bambang.
Bambang berharap, pemerintah harus mendukung industri maritim yang ada di Indonesia dan juga komponen penunjangnya. Kalau perlu di dorong agar hidup di Indobesia.
“Beri insentif yang cukup besar agar pengusaha pelayaran dalam negeri bahkan pengusaha pelayaran dunia mau membangun kapalnya di Indonesia,” tegas mantan Anggota DPR RI itu.
Menambahkan, Ketua Dewan Pengawas IPERINDO, Askan Naim bahwa yang perlu kita sadari bahwa bangsa ini bangsa maritim, kapal dan jembatan yang ada di pelabuhan adalah sarana transportasi di laut maka pemerintah harus hadir disitu.
“Kenapa untuk memperbaiki jalan di darat anggarannya bisa ratusan triliun sedang jalan di laut kita tidak pernah konsen disitu, itu juga penting,” tuturnya.
Askan mengingatkan, karena untuk menyambung ribuan pulau itu tidak ada sarana lain yang satu-satunya adalah sarana kapal. Karena kapal dan jembatan adalah infrastruktur atau jalan di laut.
“Bila di Malaysia saja mereka memberikan 3 persen. Kalau di Eropa malah nol persen kepada industri maritim baik galangan maupun pelayaran,” ucapnya.
Apa yang terjadi, di Eropa paradigmanya berbeda. Mereka berfikir tidak perlu cari untung di pelayaran dan galangnya. Mereka untung dari hasil industri yang dimuat oleh kapal dan di Ekspor ke seluruh benua.
“Itu paradigma Eropa pada masa lalu,” tambahnya.
Kita sebagai bangsa maritim sebagai poros maritim dunia seperti yang sudah didengungkan pemerintah Jokowi itu sebagai hentakan keras kepada dunia, kita harus menterjemahkan bagaimana membangun industri kita, bagaimana Angkatan Laut kita mempunyai armada yang luar biasa supaya gagah di lautan. Bagaimana kita jadi poros maritim dunia kalau kapal perang kita usia 60 tahun masih dipertahankan, ini kan miris sebagai bangsa.
“Kita penting untuk mendorong pemerintah agar bisa memberikan insentif kepada industri marutim kalau kita ingin maju dan berjaya di maritim,” pungkasnya sambil nenberu ucapan luar biasa kepada pengurus DPP IPERINDO yang dipandang sangat luar biasa.
Hadir pula dalam Rakernas IPERINDO ke-2 ini:
1. Direktur Jendral ILMATE, Kementerian Perindustrian, yang diwakili oleh Koordinator Fungsi Sektor Industri Maritim, Andi Komara, ST, MBA;
2. Kepala Disperindag Prop Jatim, yang diwakili oleh Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Hery Wirianto, ST, MT
3. Ketua Dewan Penasehat IPERINDO, Ir. H. Bambang Soekartono;
4. Ketua Dewan Pengawas IPERINDO, Askan Naim;
5. Ketua Umum INSA, yang diwakili Waketum INSA, Darmansyah Tanamas;
6. Ketua Umum GAPASDAP, Khoiri Soetomo, SE.
7. Para Pimpinan Asosiasi lainnya;
8. Kepala Cabang BKI Klas Surabaya, Ir. Bambang Riyanto;
9. Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Bidang Perkapalan, Prof. Ir. Syarif Wijaya, PhD, F.RINA;
10. Dekan Fakultas Teknologi Kelautan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Dr. Eng. Trika Pitana, ST, MSc
11. Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Rachmad Tri Soelistiyono, ST, MT;
12. Ketua Periset Badan Riset dan Inovasi Nasional, Prof. Dr. Ir. Buana Ma’ruf, MSc, MM;
13. Direktur Utama PT. Dharma Lautan Utama, Erwin H. Poejono
14. Para Direksi Perusahaan Anggota IPERINDO;
15. Para Pengurus DPP IPERINDO;
16. DPC IPERINDO Jatim;
17. Ketua DPC IPERINDO Kepri. (mm)