KOTA BEKASI, Lenzanasional – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bekasi, Mardani Ahmad meminta semua pihak ikut mendinginkan suasana jelang pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan digelar pada 2024 mendatang.
Hal tersebut diungkapkan Mardani saat menggelar “Deklarasi Pemilu Damai” dengan sejumlah organisasi kepemudaan (OKP) bersama, partai politik dan penyelenggara pemilu, belum lama ini.
Menurut Mardani, ketiga pasangan Capres dan Cawapres yang akan bertarung pada Pilpres 2024 merupakan putra terbaik bangsa. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada tim sukses maupun pendukung masing-masing pasangan Capres/Cawapres harus mengedepankan politik yang santun, tanpa harus menghujat atau merendahkan pasangan yang lain.
“Akhir-akhir ini budaya masyarakat Indonesia yang telah dicontohkan oleh fauding fathers yakni mengedepankan politik santun, namun saat ini sudah tidak lagi diindahkan. Bahkan, budaya ketimuran yang santun itu seolah tercabut dari akarnya. Masing-masing tokoh dan politisi lebih mengedepankan ego sektoralnya,” ujar Mardani dalam keterangannya yang diterima redaksi, Selasa (27/12/2023).
Selain itu, Mardani juga meminta kepada seluruh stakeholder maupun tokoh politik agar duduk bersama mencari solusi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebab dia menilai, saat ini tokoh politik dan pejabat publik hanya disibukan dengan hiruk-pikuk menghadapi pesta demokrasi.
“Sementara, jika kita melihat realita yang ada saat ini masyarakat tengah menjerit. Harga kebutuhan pokok melambung, angka pengangguran terus meningkat, belum lagi dampak ekonomi pasca Covid, banyak perusahaan yang gulung tikar. Belum usai persoalan ekonomi, tiba-tiba pemerintah menaikkan harga BBM. Dampak dari itu, saat ini banyak UMKM harus menelan pil pahit akibat kebijakan pemerintah yang tidak populis tersebut,” beber Mardani
Di tegah persoalan ekonomi itu, lanjut Mardani, pihaknya menyayangkan elit politik yang hanya memikirkan kepentingan kekuasaan tanpa berpikir jernih bagaimana penderitaan rakyat.
“Kami melihat bahwa elit politik hanya mengeksploitasi rakyat. Dan rakyat saat ini ibarat mendorong mobil mogok, ketika mobil sudah hidup yang mendorong malah ditinggalkan. Seperti itulah realitas elit politik negeri ini,” kata aktivis pegiat Politik dan Demokrasi Damai ini.
Mardani juga mengingatkan sekaligus meminta kepada para pendukung pasangan calon Capres/Cawapres yang akan bertarung dalam Pilpres mendatang agar tidak saling menghujat di media sosial.
“Mari saling adu gagasan serta keunggulan calon yang didukung. Jangan sampai saling hujat menghujat,” kata Mardani.
Menurut dia, saling hujat menghujat serta mencari kesalahan paslon tentunya sangat tidak baik. Apalagi mereka yang mencalonkan diri adalah putra terbaik bangsa yang tengah ikhtiar dalam memajukan bangsa.
Dia mengatakan masyarakat maupun pendukung fanatik paslon Capres/Cawapres diharapkan jangan sampai memberikan komentar yang kurang bagus di media sosial. Bahkan akibat celotehannya di media sosial, berdampak pada persoalan hukum.
“Saya menyarankan mari bijak menggunakan media sosial. Kemudian jangan mudah terprovokasi dengan adanya hal-hal yang dapat memecah belah antar sesama,” kata katanya.
Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta para ulama terus berperan aktif menyejukkan suasana politik menjelang Pemilu Serentak 2024.
Hal itu disampaikan Wapres saat menerima jajaran pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, belum lama ini.
“Wapres berharap bagaimana para tokoh ulama dan semua berperan aktif untuk mendinginkan suasana politik di bawah kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Juru bicara Wapres Masduki Baidlowi.
Masduki mencontohkan, salah satu yang menjadi perhatian Ma’ruf Amin adalah berbagai perdebatan di masyarakat yang kerap terjadi di dunia maya yang semakin meresahkan.
“Misalnya di medsos banyak sekali perdebatan-perdebatan yang seakan-akan silaturahmi tidak lebih penting ketimbang sebuah pilihan politik praktis yang jangka pendek,” tuturnya.
Masduki mengungkapkan, menjelang Pemilu 2024 Wapres juga berharap para pimpinan MUI harus tetap membawa lembaga yang menaungi para ulama itu untuk tetap mengambil sikap netral, selain pilihan politik pribadi individu.
“Wapres berharap para pimpinan MUI sebagai institusi bersikap netral. Kalau ada yang berhubungan terkait dengan hak politiknya silahkan sebagai individu, monggo untuk bersikap politik,” ucapnya. (Kr)