Ketidakjelasan kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan dalam UU Kejaksaan dan RKUHP dinilai dapat melemahkan prinsip check and balance. Pakar hukum administrasi menyoroti potensi tumpang tindih yang bisa berdampak pada efektivitas penegakan hukum.
UU Kejaksaan
Kontroversi Pasal 8 Ayat 5 UU Kejaksaan: Ancaman Fairness dan Independensi
Diskusi publik mengkritik Pasal 8 Ayat 5 UU Kejaksaan yang mengharuskan izin Jaksa Agung untuk proses hukum terhadap jaksa. Ketentuan ini dinilai mengancam fairness dan independensi hukum.
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.