Jakarta – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menerima audiensi Majelis Presidium Nasional Persaudaraan Pemuda Islam di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III Lantai VIII Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (15/2/2022).
Aktivis yang terdiri dari sekretaris jenderal organisasi kemahasiswaan itu mendukung wacana Presidential Threshold nol persen.
Saat audiensi, LaNyalla didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifuddin.
Sedangkan wakil Majelis Presidium Nasional Persaudaraan Pemuda Islam adalah Aziz Fauzul Adzim (Sekjen PB PII), Mirlah Andartes (Sekjen DPP SEMMI), Syaiful Aman (Korps Brigade GPII), Bayu Anggara (Sekjen PPI) dan Zunnu Roin (Sekjen PB HMI).
Sekjen PB PII, Aziz Fauzul Adzim, menjelaskan kehadirannya menemui LaNyalla untuk membahas tiga persoalan penting untuk dipecahkan.
“Ada tiga hal yang ingin didiskusikan. Yang pertama adalah isu keumatan, kepemimpinan dan tentang dunia Islam,” kata Aziz.
Sekjen DPP SEMMI, Mirlah Andartes, menegaskan salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah vaksin (booster) halal untuk umat Muslim.
“Kami berharap agar DPD RI ikut memastikan rakyat, khususnya umat Muslim mendapatkan booster halal,” tegas dia.
Korps Brigade GPII, Syaiful Aman, menambahkan organisasinya sependapat dengan gagasan Presidential Threshold nol persen. Baginya, oligarki sudah terlalu kuat mencengkram Republik ini.
“Oligarki ini terlalu kuat. Pemilu yang seharusnya menjadi pesta rakyat dibajak oleh mereka. Partai itu kendaraan, kekuasaan ada di tangan rakyat,” kata dia.
Ia menilai antara oligarki yang berkuasa di pemilu dan yang ‘bermain’ pada vaksin adalah oligarki yang sama.
“Untuk itu, kami sependapat agar Presidential Threshold ini nol persen dan akan memperjuangkannya roadshow ke daerah ke basis kami masing-masing,” tegas dia.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan akar persoalan bangsa memang harus diurai dari hulu, bukan hilirnya.
Sebab, hilir akan dapat terselesaikan jika hulunya diselesaikan terlebih dahulu.
“Akar persoalannya ada di hulu. Maka kalau mau dibenahi tentu dari hulunya. Apa itu? Adalah amandemen kelima konstitusi,” kata LaNyalla.
Senator asal Jawa Timur itu tak menampik jika oligarki merupakan biang kerok rusaknya negeri ini.
Maka, kata dia, Presidential Threshold nol persen merupakan kunci untuk memutus rantai kekuatan oligarki yang mencengkram Republik ini.
“Maka, Presidential Threshold nol persen ini yang harus diperjuangkan terus menerus. Presidential Threshold nol persen untuk memutus kekuasaan oligarki dan mengembalikannya kepada rakyat,” tegas LaNyalla. (Red)