KOTA BEKASI, Lenzanasional – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) Kota Bekasi Arif Subagyo mendesak pengurus Golkar Jawa Barat untuk mengevaluasi kepemimpinan Ade Puspitasari sebagai Ketua DPD Golkar Kota Bekasi.
Sebab kata Arif, terpilihnya Ade sebagai Ketua DPD Golkar Kota Bekasi melalui Musda yang digelar di Graha Bintang Kota Bekasi pada tahun 2021 silam, bukan karena kemampuan dan kiprahnya dalam politik. Akan tetapi lantaran campur tangan orang tuanya (Pepen) yang dinilai terlalu memaksakan kehendak tanpa mempertimbangkan kemampuan anaknya.
“Sebagai kader Golkar, tentunya kami sangat prihatin. Padahal masih banyak kader potensial yang mampu menjaga marwah partai Golkar. Bukan sebaliknya, memaksakan mendorong Ade Puspitasari sebagai Ketua DPD Golkar. Tidak ada maksud sentimen pribadi, namun demikian apa yang saya suarakan itu bagian kecintaan saya terhadap Golkar agar dipimpin oleh kader yang mumpuni,” ujar Arif kepada wartawan di Kota Bekasi, baru-baru ini.
Bukan hanya itu, jika DPD Golkar Jawa Barat tetap mempertahankan Ade Puspitasari sebagai Ketua DPD, dia pun memprediksi perolehan suara Partai Golkar pada pemilu 2024 mendatang akan terjun bebas.
Penilaian Arif bukan tanpa alasan, ketika Rahmat Effendi menjabat sebagai Wali Kota, Golkar Kota Bekasi hanya mendapatkan 8 kursi di DPRD, yakni berada di urutan ketiga setelah PKS dan PDI Perjuangan. Padahal saat itu Pepen memiliki otoritas kekuasaan yang luar biasa sebagai Wali Kota.
“Di tangan Pepen saja yang dinilai sebagai politisi senior Golkar Kota Bekasi hanya mendapat 8 kursi. Sementara Ade sendiri merupakan politisi yang prematur dan jadi anggota DPRD Provinsi karena andil orang tuanya. Bagaimana mungkin Golkar bakal mendapat kursi sesuai target,” ujarnya.
Selain itu, kasus korupsi yang menjerat orang tua dari Ade Puspitasari juga dipastikan bakal menjadi efek domino terhadap elektabilitas partai Golkar di Kota Bekasi. Bahkan, kabarnya sejumlah politisi senior saat ini telah eksodus berpindah partai.
“Sebab sosok Ade tidak lepas dari bayang-bayang korupsi orang tuanya (Pepen), dan sudah barang tentu akan merusak citra Golkar itu sendiri. Jadi kami menilai jika DPP Golkar tidak segera mengambil langkah tepat, jangan harap kursi Golkar di DPRD Kota Bekasi bertahan di posisi ketiga,” tegasnya.
Ade juga dinilai gagal mempertahankan gedung Golkar yang sempat menjadi objek sengketa, setelah sebelumnya dilakukan proses jual beli antara Rahmat Effendi dengan Andi Salim (pengusaha).
“Sekarang gedung Golkar telah dikuasai oleh Andi Salim. Lantas apa yang kita banggakan jika gedung Golkar sebagai simbol eksistensi partai itu dijual. Padahal gedung Golkar itu merupakan satu-satunya kantor partai yang letaknya strategis berada di pusat Kota Bekasi. Namun saat ini tunggal cerita setelah berpindah tangan. Hal ini tentunya yang membuat kecewa para kader,” tegas Arif.
Untuk itu lanjut Arif, masih ada waktu Golkar Kota Bekasi melakukan konsolidasi guna memilih ketua DPD Golkar dan menghasilkan pemimpin yang mampu merangkul semua komponen. Sebab berdasarkan pengakuan dari sejumlah pengurus kecamatan, Ade Puspitasari dinilai bukan sosok yang egaliter.
“Mungkin Ade belum move on, sehingga masih memposisikan dirinya sebagai anak Wali Kota Bekasi. Padahal kita ketahui bahwa Pepen terseret kasus korupsi dan telah divonis 12 tahun penjara, yang saat ini masih menunggu hukuman selanjutnya atas kasasi yang diajukan KPK,” tandasnya.
Arif juga mengingatkan, bahwa tahun politik sudah di depan mata. Sementara, rivalitas parpol lainnya sudah mengatur strategi untuk meraup suara, namun di sisi lain Golkar Bekasi masih sibuk dengan persoalan internal.
“Kader Golkar harus bangkit, sebab berdasarkan survei Litbang Kompas Partai Golkar pada urutan ketiga di bawah PDi Perjuangan dan Partai Gerindra secara nasional. Oleh karena itu guna mempertahankan suara Golkar Kota Bekasi dibutuhkan sosok pemimpin yang memiliki jiwa petarung dan dapat mengembalikan marwah partai,” harap Arif. ***