Surabaya, 23 Oktober 2025 – Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Yuga Pratisabda Widyawasta, menyebutkan adanya pengurangan anggaran sebesar Rp22 miliar dalam Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Surabaya pada tahun anggaran 2025. Ia menegaskan bahwa hal ini tidak mengganggu kinerja Dinas Damkar.

Sebab, meskipun terdapat pengurangan, kebutuhan dasar dan perlengkapan petugas Damkar tidak diabaikan karena menyangkut keselamatan masyarakat.

Menurut Yuga, pengurangan anggaran tersebut bukan semata-mata bentuk efisiensi, melainkan akibat adanya perubahan struktur pembiayaan pegawai. Sebagian besar dana yang berkurang berasal dari pos belanja pegawai honorer yang kini telah beralih status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Beban gaji para pegawai itu kini menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya, bukan lagi ditanggung langsung oleh Dinas Damkar.

“Memang ada pengurangan sekitar Rp22 miliar, dan komponen paling besar itu dari pos petugas yang kini statusnya sudah P3K. Jadi, bukan berarti Damkar dikurangi fasilitasnya, hanya beban gaji berpindah ke BKPSDM,” jelas Yuga.

Meski demikian, Yuga mengingatkan agar pengurangan tersebut tidak berdampak pada kesiapan dan kelengkapan petugas di lapangan. Ia menilai, Dinas Damkar Surabaya memiliki peran vital bukan hanya untuk kota sendiri, tetapi juga bagi wilayah lain di Jawa Timur.

“Kita ini jangkarnya Jawa Timur. Banyak kota lain yang minta bantuan karena provinsi belum punya peralatan selengkap Surabaya. Jadi kalau bisa, jangan malah dikurangi, tapi justru di-upgrade,” tegasnya.

Yuga juga mengapresiasi kerja keras petugas Damkar Surabaya yang kerap menjadi garda terdepan dalam berbagai situasi darurat, termasuk saat evakuasi kebakaran di Pondok Pesantren Al-Khoziny beberapa waktu lalu. Ia menilai keberhasilan tersebut tidak lepas dari kesiapan perlengkapan yang dimiliki Damkar Surabaya.

“Bayangkan kalau waktu kejadian Ponpes Al-Khusini itu Damkar kita tidak lengkap, bisa repot. Jadi peralatan mereka harus tetap nomor satu,” ujarnya.

Politisi muda tersebut juga menyoroti kebutuhan perlengkapan pribadi petugas, terutama seragam cadangan. Menurutnya, petugas di lapangan sering kali harus kembali bertugas dalam waktu singkat setelah melakukan pemadaman kebakaran. Kondisi seragam yang basah atau rusak bisa menghambat kerja mereka.

“Setiap selesai pemadaman, seragam mereka pasti basah. Kadang belum sempat kering sudah harus tugas lagi, misalnya evakuasi. Jadi, tolong seragam cadangan ini diperhatikan,” kata Yuga menambahkan.

Terkait wacana penggunaan barang bekas untuk peralatan Damkar, Yuga menyatakan penolakannya secara tegas. Menurutnya, keselamatan petugas dan masyarakat tidak bisa dipertaruhkan dengan penggunaan perlengkapan yang tidak optimal.

“Mohon maaf, bukan menyepelekan barang bekas, tapi untuk urusan nyawa, perlengkapan harus baru dan terbaik. Kalau bisa beli baru, kenapa harus bekas?” tegasnya.

Meski ada pengurangan di beberapa pos anggaran, Yuga menyebut masih ada program peningkatan fasilitas, termasuk penambahan armada mobil pemadam berkapasitas 3.000 liter. Ia berharap armada baru ini bisa memperkuat pos-pos Damkar di setiap kecamatan yang selama ini masih kekurangan sarana.

“Nilainya memang tidak sebesar tahun lalu, tapi ini efisien dan sesuai kebutuhan. Harapannya, Surabaya makin tangguh menghadapi bencana,” pungkasnya.