JAKARTA, Lenzanasional – Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya meraih Kualifikasi Informatif pada gelaran Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023.

Penghargaan yang diraih ITS Surabaya selama empat tahun berturut-turut ini diserahkan langsung dalam perhelatan di Istana Wakil Presiden RI di Jakarta, Selasa (19/12).

Rektor ITS Prof Dr Ir Mochamad Ashari MEng mengungkapkan, ITS perlu terus mempertahankan pencapaian ini. Sebagai badan publik yang melayani masyarakat. ITS dituntut untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai informasi mengenai ITS.

“Selain itu, keterbukaan informasi ini juga menggambarkan bagaimana demokrasi di Indonesia ini berjalan,” kata Profesor Mochamad Ashari usai menerima penghargaan.

Menurut Ashari, terdapat beberapa indikator yang menjadikan ITS layak untuk mendapat kualifikasi informatif tersebut. Salah satunya adalah ITS telah menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Selain itu, ITS juga telah melakukan berbagai inovasi untuk memberikan akses kepada para penyandang disabilitas seperti menghadirkan juru bahasa isyarat pada berbagai kegiatan di ITS dan website ITS yang sudah dilengkapi dengan fitur ramah tunanetra.

Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Donny Yoesgiantoro menyampaikan bahwa pada tahun 2023 ini terdapat 139 badan publik yang meraih kualifikasi informatif. Jumlah ini meningkat secara signifikan dibanding tahun 2022 yang hanya berjumlah 122 badan publik.

“Jumlah ini telah melampaui target rencana pembangunan jangka menengah nasional, yaitu 90 badan publik informatif,” jelas Donny.

Dijelaskan Donny, di era keterbukaan ini, informasi mampu mengakselerasi proses pencerdasan bangsa. Oleh karena itu, keterbukaan informasi perlu terus digencarkan guna mewujudkan masyarakat informatif yang maju, cerdas dan berkepribadian Pancasila, serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Wakil Presiden RI Prof Dr (HC) KH Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan unsur mendasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Di sisi lain, keterbukaan informasi publik ini juga merupakan penentu keberhasilan reformasi birokrasi. “Saya memiliki keyakinan bahwa transparansi merupakan jalan untuk merawat demokrasi yang bertujuan menyejahterakan rakyat,” terang Wakil Presiden RI Prof Dr (HC) KH Ma’ruf Amin. (R1F)