JAKARTA, Lenzanasional.com – Direktur Eksekutif Center fof Public Policy Studies (CPPS) Indonesia, Bambang Istianto menilai, menjelang suksesi kepemimpinan nasional, yakni Pilkada serentak, Pileg dan Pilpres pada 2024 mendatang, saatnya petinggi partai melakukan bersih-bersih terhadap kadernya yang melakukan perbuatan tercela dan berdampak buruk pada citra partai yang menaunginya.

Seperti baru baru ini, citra buruk menimpa partai Golkar atas perbuatan tercela salah seorang kadernya yaitu Azis Syamsuddin yang diduga mempengaruhi seorang penyidik KPK bernama SRP dengan mempertemukan dengan seorang kepala daerah (MS) yang menghdapi masalah hukum.

“Upaya intervensi dalam proses penyelidikan oleh seorang pejabat publik sudah barang tentu merupakan pelanggaran etika dalam pemerintahan. Perbuatan tersebut tidak hanya mencoreng nama baik sebagai wakil ketua DPR tapi juga bagi partai politiknya dimana bernaung,” ujar Bambang kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/4/2021).

Bambang berpendapat, manuver Azis sudah barang tentu menjadi pukulan telak bagi Partai Golkar, selain itu dapat menurunkan citranya yang selama ini dibangun dengan susah payah oleh pimpinan dan jajaran fungsionarisnya.

Karena itu, kata Bambang, jika Golkar ingin tetap menjaga simpati publik agar dukungan tetap mengalir pada Pileg dan Pilpres 2024 tindakan cepat tegas dari pimpinan partai harus dilakukan.

Sebab, kata dia, persoalan hukum memerlukan proses yang panjang dan adigium praduga tidak bersalah umumnya menjadi self defensif bagi pelakunya.

Namun secara politik simpati dan empati publik sudah menggerus kepercayaan terhadap Partai Golkar sebagai partai besar yang cukup mengakar di masyarakat luas.

Oleh karena itu bagai berpacu dalam melodi jika keliru dalam ambil momentum maka Golkar akan merugi. Tindakan yang paling tepat dalam meredam kemarahan publik, Ketum Golkar Airlangga Hartarto mengambil tindakan tegas dan segera mengevaluasi keberadaan Azis Syamsuddin sebagai wakil ketua DPR.

“Selain itu, mendorong KPK agar memeriksa yang bersangkutan. Sehingga tidak menjadi beban partai. Sebab tindakan Azis sudah diluar kewajaran sebagai wakil ketua DPR. Terlebih pertemuan permufakatan jahat itu dilakukan di rumah dinas yang dibiayai oleh uang rakyat,” tandas Bambang. (*)