Ketidakjelasan kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan dalam UU Kejaksaan dan RKUHP dinilai dapat melemahkan prinsip check and balance. Pakar hukum administrasi menyoroti potensi tumpang tindih yang bisa berdampak pada efektivitas…

Diskusi publik mengkritik Pasal 8 Ayat 5 UU Kejaksaan yang mengharuskan izin Jaksa Agung untuk proses hukum terhadap jaksa. Ketentuan ini dinilai mengancam fairness dan independensi hukum.