BANDUNG, Lenzanasional – Bertempat di Hotel Horison Ultima Bandung, Kamis (12/12/2024), telah diselenggarakan dialog publik bertema “Integrasi Anak Bangsa Pasca Pilkada 2024 untuk Mewujudkan Jawa Barat Aman dan Sentosa”. Acara ini dihadiri oleh sekitar 200 peserta dari berbagai elemen masyarakat, termasuk perwakilan Polri, TNI, tokoh agama, ormas, dan mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa Barat.

Kegiatan ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan menciptakan keharmonisan pasca-Pilkada 2024.

Kadiv Humas Polri, melalui Brigjen Pol. Erlangga, menekankan pentingnya rekonsiliasi sosial pasca-Pilkada. “Pilkada adalah momen penting demokrasi, namun sering kali menimbulkan polarisasi sosial yang mengancam stabilitas daerah, termasuk di Jawa Barat. Oleh karena itu, semua pihak harus terlibat dalam integrasi bangsa, melibatkan pemerintah, masyarakat, tokoh agama, dan pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.

Prof. Dr. Uman Suherman menegaskan peran Pancasila dalam menjaga keberagaman. “Keberagaman adalah kekuatan, dan Pancasila adalah fondasi untuk merayakan perbedaan tanpa merusak keharmonisan sosial,” jelasnya. Ia juga menekankan bahwa kedamaian tidak hanya berarti ketiadaan konflik, tetapi mencakup penghormatan terhadap sesama melalui penerapan nilai-nilai Pancasila.

Dr. Mei Susanto, S.H., M.H., menyoroti pentingnya revitalisasi Pancasila bagi generasi muda. “Pancasila harus menjadi kompas moral, terutama di era digital. Revitalisasi ini harus dilakukan melalui pendekatan berbasis teknologi dan konten digital yang relevan,” ungkapnya. Ia juga menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya soal mayoritas suara, tetapi tentang keadilan yang mengakomodasi keberagaman dan hak-hak minoritas.

Dr. Dadang Rahmat Hidayat menekankan pentingnya memahami Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk mencegah konflik. “Narasi komunikasi yang sehat harus mencerminkan persatuan dan rekonsiliasi. Media sosial memainkan peran strategis dalam membentuk opini publik, terutama di kalangan generasi muda,” katanya.

Karo Ops Polda Jabar, melalui AKBP Muhammad Rivai Arvan, menjelaskan kesiapan pengamanan untuk menjaga stabilitas pasca-Pilkada. Data menunjukkan Jawa Barat memiliki 62.641 TPS, dengan rincian 62.251 TPS kurang rawan, 373 TPS rawan, dan 17 TPS sangat rawan. Untuk itu, Polda Jabar menyiapkan 20.991 personel Polri, 9.897 personel TNI, dan 236.624 personel Linmas.

“Operasi Mantap Praja Lodaya-2024 adalah bentuk kesiapan kami menjaga keamanan di wilayah Jawa Barat. Dengan kekuatan operasional yang dimiliki, kami berkomitmen memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat,” jelas AKBP Rivai.

Acara ini diakhiri dengan sesi tanya jawab dan ramah tamah. Para peserta menyampaikan apresiasi atas dialog publik yang memberikan ruang diskusi untuk membahas strategi penguatan integrasi sosial pasca-Pilkada.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercapai kesepakatan bersama untuk menjaga stabilitas sosial, memperkuat persatuan, dan menciptakan Jawa Barat yang aman, damai, dan sejahtera. Rekomendasi strategis yang dihasilkan diharapkan mampu mendukung peran Polri dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga harmoni sosial di Jawa Barat.(**)