SURABAYA, lenzanasional.com – Usai resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya masa jabatan 2024–2029, Syaifuddin Zuhri menegaskan komitmennya untuk memperkuat soliditas internal lembaga legislatif serta meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Kota Surabaya. Ia menggantikan almarhum Adi Sutarwijono dalam posisi tersebut.
Dalam keterangannya kepada awak media, Syaifuddin menyampaikan bahwa langkah awal yang akan ditempuh adalah menyatukan seluruh anggota DPRD yang berjumlah 50 orang, meskipun berasal dari berbagai latar belakang partai politik.
“Prioritas utama adalah bagaimana mensinergikan dan mengkompakkan seluruh anggota DPRD. Perbedaan partai politik tidak menjadi penghalang, karena kita memiliki tujuan yang sama, yakni memperjuangkan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, kondusif, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Ke depan, kami akan terus membangun sinergi dengan Pemerintah Kota Surabaya agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Dalam waktu dekat, Syaifuddin berencana mengintensifkan komunikasi dengan seluruh anggota DPRD serta menjalin silaturahmi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan.
Menurutnya, berbagai masukan dari pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dalam merumuskan kebijakan pembangunan kota.
“Kami membutuhkan berbagai saran dan pandangan untuk memahami kondisi Surabaya secara menyeluruh. Kuncinya adalah kerja sama serta keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat,” jelasnya.
Terkait program prioritas, Syaifuddin menyatakan DPRD akan mendukung pembiayaan pembangunan yang memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur seperti jalan.
Ia juga menyoroti dinamika ekonomi global, khususnya fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, yang dinilai berpotensi memengaruhi biaya pembangunan apabila proyek mengalami penundaan.
“Jika pembangunan ditunda selama tiga hingga lima tahun, biaya yang dibutuhkan belum tentu sama, bahkan berpotensi meningkat signifikan. Oleh karena itu, kami akan mendukung pembiayaan yang memiliki nilai ekonomi serta manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga akan memberikan perhatian terhadap penataan pasar tradisional agar lebih tertib, bersih, dan nyaman sebagai pusat aktivitas masyarakat, termasuk penertiban kegiatan pemotongan unggas di area pasar.
Sementara itu, terkait sejumlah anggaran yang dinilai masih belum jelas, Syaifuddin menyebut pihaknya belum melakukan evaluasi secara menyeluruh. Ia memastikan pembahasan lebih rinci akan dilakukan bersama seluruh anggota DPRD dalam waktu dekat.
“Kami belum masuk pada pembahasan secara detail. Setelah dilakukan koordinasi dan pembahasan lebih lanjut, baru dapat kami sampaikan secara komprehensif,” pungkasnya.
