Surabaya – Menjelang aksi demonstrasi bertajuk “Turunkan Gubernur Khofifah” pada 3 September mendatang, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas politik sebagai penopang iklim investasi.

Ketua Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto, menegaskan bahwa kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa sejauh ini terbukti mampu mendorong pemulihan ekonomi dan menciptakan kepercayaan investor.

Menurut Adik, Jawa Timur termasuk provinsi dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah pandemi Covid-19. Tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) relatif rendah, dan iklim usaha tetap terjaga. “Kami intens berdiskusi dengan pemerintah provinsi soal strategi ekonomi, termasuk bagaimana menarik investasi. Hasilnya terlihat nyata,” katanya, 27 Agustus 2025 di Surabaya.

Ia menambahkan, investasi menjadi faktor vital bagi penciptaan lapangan kerja, pengurangan pengangguran, dan pengentasan kemiskinan. “Tanpa iklim politik yang stabil, investor akan ragu. Itu sebabnya kami menekankan pentingnya menjaga suasana kondusif,” tegasnya.

Selain investasi, Jawa Timur juga aktif memperkuat perdagangan antarprovinsi. Hingga kini, Jatim rutin memasok kebutuhan pokok ke hampir 19 provinsi lain. Di sektor ekspor, Gubernur Khofifah disebut terus membuka pasar baru di luar negeri agar produk Jatim tidak hanya bergantung pada pasar tradisional.

Kadin juga terlibat dalam penyelarasan kurikulum vokasi dengan dunia industri. Tujuannya, agar lulusan SMK, politeknik, hingga perguruan tinggi sesuai kebutuhan pasar kerja. “SDM yang relevan adalah kunci bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” ujar Adik.

Berdasarkan data, pada triwulan II 2025 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5,23 persen (yoy) dengan realisasi investasi semester I sebesar Rp74,5 triliun, atau 50 persen dari target tahunan. Sektor ini berhasil menyerap lebih dari 130 ribu tenaga kerja.

Adik menilai, rencana aksi 3 September berpotensi memberi sinyal negatif kepada investor. “Kita menghormati kebebasan berpendapat. Namun aspirasi sebaiknya disampaikan secara objektif dan konstruktif, tanpa mengorbankan stabilitas politik,” pungkasnya.