JAKARTA, Lenzanasional – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo secara resmi meluncurkan Desk Ketenagakerjaan, sebuah inisiatif strategis untuk menangani sengketa ketenagakerjaan yang kerap terjadi antara perusahaan dan tenaga kerja. Langkah ini menjadi bukti nyata keberpihakan Polri terhadap isu-isu ketenagakerjaan yang semakin kompleks akibat dinamika global.Senin,(20/1/2025).
Jenderal Sigit menyatakan bahwa desk ini diharapkan menjadi saluran efektif bagi pekerja dan buruh untuk menyampaikan keluhan serta mencari solusi. “Dengan desk ini, kita harapkan ada saluran bagi rekan-rekan tenaga kerja, rekan-rekan buruh untuk menyampaikan apa yang selama ini menjadi keluhannya,” ujar Kapolri dalam peresmian di Gedung Rupatama, Senin (20/1/2025).
Kapolri menjelaskan bahwa Desk Ketenagakerjaan akan bekerja melalui tiga tahap utama:
Menerima laporan dan keluhan dari pihak-pihak terkait.
Sebagai langkah terakhir, jika mediasi tidak membuahkan hasil, akan diterapkan penegakan hukum sebagai ultimum remedium.
“Kita berharap proses ini dapat menyelesaikan persoalan secara tuntas, menciptakan rasa keadilan, sekaligus menjaga stabilitas hubungan industrial,” tegas Jenderal Sigit.
Kapolri menekankan bahwa pembentukan desk ini bertujuan melindungi kaum buruh dan tenaga kerja dari ketidakpastian hukum. Selain itu, desk ini diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan industri yang sehat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8%.
“Langkah ini adalah salah satu upaya mendukung visi Indonesia maju, di mana buruh terlindungi dan dunia usaha tetap tumbuh positif,” tambahnya.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memberikan apresiasi atas pembentukan Desk Ketenagakerjaan Polri ini. Menurutnya, langkah ini mencerminkan kolaborasi lintas sektor yang diharapkan Presiden Jokowi untuk menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.
“Ini adalah kolaborasi luar biasa yang menunjukkan bagaimana negara hadir di tengah masyarakat untuk memberikan kepastian hukum dan ketenangan kepada pekerja,” ungkap Yassierli.
Lebih jauh, ia menyebut bahwa desk ini menjadi bagian dari ekosistem yang memastikan hubungan industrial di Indonesia berjalan harmonis, sekaligus menjadi landasan bagi stabilitas nasional.
Desk Ketenagakerjaan Polri bukan hanya menjadi solusi praktis untuk menyelesaikan sengketa tenaga kerja, tetapi juga simbol komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim industri yang kondusif. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(**)