Surabaya – Ketua Pengurus Provinsi Kickboxing Indonesia (KBI) Jawa Timur, Wira Prasetya Catur, menegaskan bahwa isu mosi tidak percaya terhadap Pengprov KBI Jatim yang beredar di sejumlah pihak merupakan informasi tidak benar atau hoaks.
Menurut Wira, hingga saat ini tidak pernah ada bukti resmi berupa surat pernyataan yang sah dari 17 Pengurus Kabupaten/Kota (Pengkab/Pengkot) sebagaimana yang diklaim.
“Mosi tidak percaya ini hoaks sekali. Apakah mereka bisa menunjukkan surat resmi yang ditandatangani dan distempel oleh 17 Pengkab dan Pengkot? Tidak ada. Yang terjadi hanya penggiringan opini,” tegas Wira, Selasa (3/2/2026) di KONI Jatim.
Wira juga meluruskan informasi terkait klaim adanya rekomendasi dari KONI Jawa Timur.
Ia menyebutkan bahwa dalam mediasi yang difasilitasi KONI Jatim, telah ditegaskan bahwa KONI tidak dapat mencampuri persoalan internal cabang olahraga.
“KONI Jatim sudah sangat jelas menyampaikan bahwa mereka tidak bisa ikut campur dalam masalah internal cabor. Peran KONI hanya sebagai bapak yang memediasi. Jika tidak ada kesepakatan, maka persoalan dikembalikan sepenuhnya ke Pengprov,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wira mengungkapkan bahwa Pengprov KBI Jatim justru telah menerima dukungan resmi dari Pengurus Pusat Kickboxing Indonesia (PP KBI) terkait langkah penertiban organisasi yang dilakukan.
“Kami menerima surat resmi dari PP KBI yang mendukung langkah Pengprov KBI Jatim untuk menertibkan organisasi. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PP KBI, Bapak Ngatino,” ujarnya.
Terkait isu dugaan pelecehan yang ikut diseret dalam polemik tersebut, Wira menegaskan bahwa Pengprov KBI Jatim memilih untuk tidak menanggapi dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Sampai saat ini belum ada putusan hukum apa pun. Statusnya masih dugaan. Tidak elok jika ada pihak yang melakukan pembunuhan karakter dan menyerang pribadi seseorang tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” pungkasnya.
Wira berharap seluruh pihak dapat bersikap objektif, mengedepankan fakta, serta tidak menyebarkan informasi yang berpotensi menyesatkan dan merusak soliditas organisasi olahraga di Jawa Timur.
