SURABAYA, Lenzanasional – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta kementerian dan lembaga pemerintah untuk melibatkan pengusaha dan pemangku kepentingan lain saat menyusun regulasi. Hal ini disampaikan LaNyalla setelah menerima keluhan dari para pengusaha yang tergabung dalam KADIN Jawa Timur pada masa reses, Kamis (7/11/2024).

Menurut LaNyalla, peraturan yang dibuat tanpa konsultasi dengan pihak terkait berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap industri. “Sebuah regulasi membutuhkan kajian dan riset yang matang. Oleh karena itu, penting untuk mendengar masukan dari semua pihak yang terkait,” ujarnya.

Sebagai contoh, LaNyalla menyoroti Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Ia mengkhawatirkan aturan ini dapat memengaruhi keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) dalam negeri, khususnya di Jawa Timur.

RPMK tersebut mengatur berbagai ketentuan, di antaranya adalah penyeragaman kemasan rokok tanpa merek hingga zonasi larangan penjualan rokok di dekat lembaga pendidikan. “Jawa Timur, yang menyumbang 51,16 persen dari total produksi tembakau nasional sebesar 265.701 ton, akan sangat terdampak oleh kebijakan ini,” tambahnya.

LaNyalla berharap Kementerian Kesehatan dapat menjalin komunikasi dengan para pelaku industri agar keberlangsungan IHT tetap terjaga, terutama dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto.

“Target pertumbuhan ekonomi akan sulit tercapai jika pelaku usaha justru mendapat batasan dari regulasi. Maka dari itu, perlu dicari jalan tengah agar masyarakat tetap sehat, sementara industri hasil tembakau juga bisa berkembang,” tegasnya.(**)