Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia terhadap keadilan bagi Palestina dan solusi dua negara (two-state solution) sebagai prinsip yang tidak bisa ditawar. Penegasan itu disampaikan dalam pertemuan bersama para mantan Menteri Luar Negeri serta pegiat diplomasi, Rabu (4/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa hingga saat ini Board of Peace (BOP) menjadi satu-satunya inisiatif diplomatik aktif di tingkat global yang berpotensi menghentikan konflik bersenjata. Atas dasar itu, Indonesia bersama tujuh negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam memilih terlibat langsung untuk mengawal proses perdamaian dari dalam forum tersebut.
Anggota DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta masyarakat tidak terburu-buru bersikap dan tetap memberi kepercayaan kepada Presiden Prabowo dalam menjalankan diplomasi internasional tersebut.
“Dari penjelasan para mantan Menlu kemarin, sangat terlihat bahwa Presiden serius dan konsisten dengan sikap Indonesia terhadap Palestina dan Israel. Karena itu saya mengimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti perkembangan Board of Peace ini,” ujar LaNyalla, Kamis (5/2/2026).
LaNyalla mengakui adanya kekhawatiran publik terkait kemungkinan dominasi Ketua BOP Donald Trump maupun pengaruh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Namun, ia menegaskan Presiden telah menjelaskan bahwa delapan negara mayoritas muslim—termasuk Indonesia—telah dua kali menggelar pertemuan untuk menyamakan sikap dan strategi di dalam BOP.
“Pembahasan mereka jelas, mencakup target jangka pendek, menengah, hingga panjang. Prioritas jangka pendek adalah menghentikan pembunuhan warga Gaza dan membuka akses bantuan kemanusiaan. Presiden juga realistis, jika upaya ini tidak berhasil, Indonesia bersama tujuh negara lainnya siap mengambil opsi keluar dari BOP,” jelas Ketua DPD RI ke-5 tersebut.
Dalam paparannya, Presiden Prabowo menyampaikan tiga poin utama. Pertama, Indonesia bersama tujuh negara muslim wajib berperan sebagai kekuatan penyeimbang di dalam BOP agar kebijakan yang dihasilkan tetap adil dan berpihak kepada rakyat Palestina. Kedua, keikutsertaan Indonesia dalam BOP merupakan hasil konsultasi intensif dengan negara-negara mayoritas Islam seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Yordania.
Ketiga, Presiden menegaskan kembali bahwa dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara merupakan harga mati dan tidak pernah berubah. Pemerintah juga memastikan seluruh langkah diplomasi, termasuk kontribusi pemikiran maupun pendanaan, diarahkan sepenuhnya untuk meringankan penderitaan warga Gaza serta mendukung kemerdekaan Palestina.
Presiden juga menekankan pendekatan pragmatis dalam BOP, termasuk kesiapan mengambil langkah keluar apabila forum tersebut tidak lagi sejalan dengan kepentingan keadilan. Terkait posisi BOP yang berada di luar mekanisme PBB, Presiden menyatakan bahwa untuk saat ini, BOP adalah satu-satunya jalur aktif yang tersedia guna menghentikan pembantaian warga Gaza.
Para mantan Menteri Luar Negeri yang hadir memberikan apresiasi atas keterbukaan Presiden dalam memaparkan berbagai risiko, tantangan, hingga potensi jebakan diplomatik yang mungkin dihadapi Indonesia. Diskusi berlangsung interaktif, dengan Presiden menerima masukan dan kritik sebagai bagian dari penguatan posisi tawar Indonesia di tingkat internasional.
Pertemuan tersebut dihadiri antara lain oleh Hassan Wirajuda (Menlu 2001–2009), Alwi Shihab (Menlu 1999–2001), Retno Marsudi (Menlu 2014–2024), Dino Patti Djalal selaku mantan Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), serta sejumlah pegiat diplomasi dan anggota DPD RI.
