Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Yassierli, langsung bergerak cepat pasca penetapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan beserta delapan pegawai lain sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagai langkah awal, Yassierli memanggil seluruh pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk melakukan evaluasi menyeluruh, khususnya terkait implementasi digitalisasi layanan perizinan.

“Langkah ini bagian dari konsolidasi internal agar pelayanan publik tetap terjaga, sekaligus mempercepat jalannya reformasi,” tegas Yassierli dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Ia juga menekankan pentingnya penegakan pakta integritas yang sebelumnya telah ditandatangani jajaran Kemnaker, termasuk hampir seribu perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja (PJK3). Menaker menambahkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan KPK dalam mendukung proses investigasi.

Selain itu, seluruh koordinator dan sub-koordinator di Direktorat Jenderal Binwasnaker K3 dikumpulkan untuk memperkuat komitmen integritas, profesionalisme, serta kualitas layanan. Sebagai tindak lanjut, dibentuk Tim Manajemen Perubahan lintas direktorat yang bertugas mengevaluasi layanan sekaligus memperkuat sistem pengendalian risiko.

Yassierli juga menegaskan bahwa rotasi hingga pencopotan pejabat akan dilakukan jika ditemukan indikasi keterlibatan dalam praktik pungutan liar maupun pemerasan.

“Agenda reformasi struktural tidak boleh berhenti. Fokus kami mencakup penataan layanan dan regulasi, penguatan manajemen risiko, serta percepatan digitalisasi. Semua diarahkan untuk menciptakan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tutupnya.