SURABAYA – Ketua Komisi IV DPD RI, Ahmad Nawardi, mengapresiasi kinerja pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Namun, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus diikuti pemerataan kesejahteraan agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Nawardi menyebut pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada semester I mencapai 5,72 persen. Meski sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan I yang disebut mencapai 5,82 persen, capaian tersebut dinilainya masih menunjukkan ketahanan ekonomi daerah.
Ia juga menyoroti inflasi yang berada di angka 3,33 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dan 0,24 persen secara bulanan (month-to-month/mtm).
Menurut Nawardi, stabilitas inflasi dan aktivitas ekonomi Jawa Timur tidak terlepas dari peran pemerintah, pelaku usaha, industri keuangan, serta Bank Indonesia dalam menjaga keseimbangan perekonomian.
“Jawa Timur perlu kita apresiasi. Kinerja para pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku usaha, pelaku industri keuangan, maupun Bank Indonesia, berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi,” ujarnya.
Ia menilai kondisi likuiditas perbankan di Jawa Timur juga menjadi salah satu faktor pendukung aktivitas ekonomi. Berdasarkan data yang disampaikannya, dana yang tersimpan di perbankan mencapai sekitar Rp880 triliun, sedangkan kredit yang disalurkan sekitar Rp770 triliun.
Kondisi tersebut, menurut Nawardi, menunjukkan besarnya dana yang tersedia di sektor perbankan sekaligus pentingnya menjaga penyaluran kredit agar dapat mendorong kegiatan usaha dan pertumbuhan ekonomi.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri. Penguatan ekonomi harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memastikan akses masyarakat terhadap peluang usaha, pembiayaan, dan lapangan kerja semakin terbuka.
“Modal kita untuk menuju Indonesia Emas itu dimulai hari ini. Tidak bisa menunggu besok atau lusa. Kita harus membangun pasar dan memastikan negara hadir untuk menjaga agar aktivitas ekonomi berjalan dengan adil,” tegasnya.
Negara Harus Hadir Menjaga Keadilan Ekonomi
Nawardi menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasar. Menurut dia, mekanisme pasar tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada kepentingan swasta, terutama ketika menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan pelayanan publik.
Ia berpandangan, intervensi pemerintah diperlukan untuk mencegah konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu. Dengan demikian, pelaku usaha kecil dan menengah tetap memiliki kesempatan berkembang di tengah persaingan bisnis.
Nawardi juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai pemerataan berpotensi memperlebar kesenjangan sosial. Karena itu, kebijakan ekonomi perlu diarahkan untuk memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia merujuk Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan penting dalam pengelolaan perekonomian nasional. Menurutnya, negara harus memastikan pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Dalam konteks tersebut, Nawardi menilai penguatan peran negara dalam pengelolaan aset strategis, pengembangan usaha produktif, dan pemerataan aktivitas ekonomi menjadi bagian penting dari upaya mengurangi ketimpangan.
MBG Dinilai sebagai Investasi Jangka Panjang Pendidikan
Selain membahas pertumbuhan ekonomi, Nawardi menyoroti pentingnya investasi sumber daya manusia untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Salah satu program yang menurutnya perlu dilihat dalam perspektif jangka panjang adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai pemenuhan gizi anak merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kapasitas generasi mendatang. Namun, menurutnya, perbaikan gizi perlu berjalan beriringan dengan pendampingan orang tua, kualitas pembelajaran, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.
“MBG harus kita lihat sebagai salah satu investasi jangka panjang dalam dunia pendidikan. Untuk menyiapkan generasi Indonesia Emas, kita tidak cukup hanya membangun sekolah, tetapi juga harus memastikan anak-anak mendapatkan gizi yang baik dan pendampingan yang memadai,” ujarnya.
Nawardi juga menyinggung pentingnya dukungan pemerintah terhadap akses pendidikan melalui berbagai program, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), serta pengembangan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.
Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dirancang secara berkesinambungan agar semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan mengakses pendidikan berkualitas hingga perguruan tinggi.
Ia menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak dapat memberikan hasil secara instan. Karena itu, investasi pendidikan dan pemenuhan gizi harus dipandang sebagai upaya jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kualitas hidup masyarakat.
Sinergi Pemangku Kepentingan Jadi Kunci
Nawardi menilai pembangunan ekonomi Jawa Timur membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dunia usaha, aparat penegak hukum, akademisi, organisasi kepemudaan, dan media massa.
Kolaborasi tersebut diperlukan agar kebijakan ekonomi tidak hanya mendorong pertumbuhan secara agregat, tetapi juga mampu menjawab persoalan ketimpangan dan keterbatasan akses ekonomi di berbagai wilayah.
Ia mendorong agar penyaluran pembiayaan, penguatan UMKM, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia berjalan beriringan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Semua pemangku kepentingan harus bersinergi membangun Jawa Timur, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan pemerataan. Jangan sampai pertumbuhan hanya dinikmati kelompok tertentu, sementara masyarakat lainnya tertinggal,” katanya.
Menurut Nawardi, tantangan pembangunan ke depan bukan semata-mata mempertahankan angka pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut menghasilkan kesejahteraan yang lebih merata.
Ia berharap Jawa Timur dapat terus memperkuat perannya sebagai salah satu penopang perekonomian nasional melalui stabilitas ekonomi, pengembangan sektor produktif, dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Dengan sinergi yang kuat dan kebijakan yang tepat sasaran, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diharapkan tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga dalam peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan kualitas hidup masyarakat.