SURABAYA – DPRD Kota Surabaya bersama Polrestabes Surabaya memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2026 mendatang. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui audiensi antara pimpinan DPRD Surabaya dengan jajaran Polrestabes Surabaya.
Pertemuan itu menjadi momentum strategis untuk menyamakan langkah antara unsur legislatif dan aparat kepolisian dalam menciptakan situasi Kota Surabaya yang aman, tertib, serta kondusif di tengah dinamika sosial masyarakat.
Dalam audiensi tersebut, sejumlah isu penting menjadi perhatian bersama, mulai dari perlindungan anak di era digital, keamanan lalu lintas, hingga penanganan persoalan parkir liar yang dinilai masih menjadi keluhan masyarakat.
Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri menegaskan, perlindungan terhadap anak-anak harus menjadi prioritas bersama. Menurutnya, perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru yang perlu diantisipasi agar generasi muda tidak terjerumus pada dampak negatif maupun tindak kriminalitas.
“Utamanya kami memberikan layanan terkait penjagaan tentang anak-anak. Dengan era digitalisasi ini, isu tersebut penting menjadi sorotan kita agar anak-anak yang menjadi masa depan kota ini tidak menjadi korban,” ujarnya.
Ia juga menilai, menjaga stabilitas keamanan di Surabaya memerlukan kerja sama lintas sektor. Terlebih, Surabaya merupakan kota besar dengan keberagaman suku, etnis, dan budaya yang harus terus dijaga harmoninya.
“Kondusivitas kota tidak bisa dijaga sendiri. Perlu sinergitas semua pihak, termasuk arahan dan dukungan dari Kapolrestabes Surabaya agar masyarakat tetap merasa aman dan nyaman,” katanya.
Selain isu perlindungan anak, keamanan di jalan raya juga menjadi pembahasan penting dalam pertemuan tersebut. DPRD berharap adanya langkah preventif dan edukatif untuk menekan potensi pelanggaran maupun tindak kriminal di jalanan.
Sementara itu, Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan, menyambut positif audiensi yang dilakukan pimpinan DPRD Surabaya. Ia menegaskan pihak kepolisian siap memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan DPRD dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi antara lembaga legislatif dan kepolisian menjadi kunci penting untuk menciptakan tata kelola kota yang lebih tertib dan aman.
“Termasuk juga masalah penertiban parkir dan solusi-solusi ke depan nanti kita akan bicara secara teknis. Intinya semua berkomitmen untuk lebih tertib, lebih teratur, dan masyarakatnya lebih sejahtera,” ungkap Kapolrestabes Surabaya.
Penertiban juru parkir liar menjadi salah satu agenda strategis yang akan ditindaklanjuti bersama. Pasalnya, keberadaan parkir liar dinilai kerap menimbulkan kemacetan dan keresahan masyarakat di sejumlah titik Kota Surabaya.
Dengan penguatan sinergi antara DPRD dan Polrestabes Surabaya, diharapkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga, sehingga Surabaya dapat terus tumbuh sebagai kota metropolitan yang aman, nyaman, dan toleran bagi seluruh warganya.