SURABAYA – Komisi B DPRD Kota Surabaya meminta Perumda Air Minum Surya Sembada (PDAM Surabaya) memperkuat kualitas pelayanan kepada pelanggan, terutama dalam merespons berbagai keluhan terkait distribusi air bersih yang masih ditemukan di sejumlah wilayah.
Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Bagas Imam Waluyo, mengungkapkan bahwa persoalan layanan air bersih menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan warga saat masa reses anggota dewan beberapa waktu terakhir. Keluhan tersebut mayoritas berasal dari kawasan Surabaya Timur yang masih mengalami gangguan distribusi air.
“Banyak warga menyampaikan keluhan terkait aliran air yang tidak lancar dan debit air yang kecil. Ini menjadi perhatian serius karena kebutuhan air bersih merupakan layanan dasar yang harus terpenuhi,” kata Bagas.
Menurutnya, salah satu faktor yang sempat memengaruhi distribusi air adalah kebocoran pipa di kawasan Jalan Merr yang beberapa waktu lalu menjadi perhatian publik setelah videonya viral di media sosial. Kebocoran tersebut menyebabkan semburan air yang cukup besar dan berdampak pada pasokan air di sejumlah wilayah pelanggan.
Meski proses perbaikan dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat, Bagas menilai kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar gangguan serupa tidak kembali terjadi.
Selain persoalan distribusi, Komisi B juga menerima laporan mengenai sejumlah balai RW di Surabaya Timur yang belum mendapatkan layanan air secara optimal. Kondisi tersebut, menurut Bagas, perlu segera ditindaklanjuti agar seluruh fasilitas publik dapat memperoleh akses air bersih yang memadai.
Ia menekankan pentingnya kecepatan respons PDAM dalam menangani setiap aduan pelanggan. Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan kepastian penanganan ketika melaporkan gangguan layanan.
“Respons terhadap laporan warga harus lebih cepat. Harapan kami, setiap aduan yang masuk bisa ditangani maksimal dalam waktu 1×24 jam sehingga masyarakat tidak menunggu terlalu lama,” ujarnya.
Bagas juga menyoroti sejumlah laporan warga yang menyebut petugas PDAM telah melakukan survei lapangan dan berkoordinasi dengan pengurus lingkungan setempat, namun belum diikuti langkah penyelesaian yang konkret.
“Kalau sudah dilakukan survei, maka harus ada tindak lanjut yang jelas. Jangan sampai masyarakat hanya menerima kunjungan petugas tanpa ada penyelesaian atas persoalan yang mereka hadapi,” tegasnya.
Meski masih terdapat sejumlah catatan, Bagas menilai kinerja PDAM Surabaya sepanjang 2026 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Ia melihat adanya upaya pembenahan internal yang berdampak pada peningkatan kecepatan pelayanan dibandingkan periode sebelumnya.
Menurutnya, berbagai kejadian yang menjadi sorotan publik, termasuk yang viral di media sosial, dapat dijadikan masukan untuk memperkuat kualitas layanan perusahaan daerah tersebut.
Selain mempercepat penanganan gangguan distribusi, Komisi B DPRD Surabaya juga mendorong PDAM untuk terus mengembangkan sistem layanan pelanggan berbasis digital. Penguatan aplikasi pengaduan dinilai penting agar masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan laporan sekaligus memantau progres penanganan yang dilakukan oleh PDAM Surabaya.