JAKARTA, Lenzanasional – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi meluncurkan Desk Ketenagakerjaan Polri, sebuah langkah strategis yang bertujuan menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia.
Inisiatif ini menjadi solusi dalam menangani sengketa antara perusahaan dan pekerja, sekaligus mendukung daya saing industri nasional.
Dalam konferensi pers, Sabtu (20/1), Jenderal Listyo menjelaskan bahwa Desk Ketenagakerjaan Polri dibentuk untuk memberikan tahapan penyelesaian sengketa industri yang terstruktur, mulai dari pelaporan, mediasi, hingga penegakan hukum.
“Desk Ketenagakerjaan ini kami siapkan sebagai wadah untuk menyelesaikan sengketa industri dan tenaga kerja melalui tahapan yang jelas.
Harapannya, hal ini bisa menjaga stabilitas hubungan industrial sekaligus memberikan saluran bagi pekerja untuk menyampaikan keluhan mereka,” ungkapnya.
Jenderal Listyo juga menegaskan pentingnya hubungan industrial yang harmonis demi mendukung daya saing Indonesia di tingkat global.
Dengan stabilitas tersebut, produktivitas nasional diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun internasional, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi sesuai target Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Ketenagakerjaan, Prof. Yassierli, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif Kapolri ini. Menurutnya, Desk Ketenagakerjaan Polri merupakan langkah progresif yang memberikan kepastian hukum baik kepada pekerja maupun perusahaan.
“Kami sangat mendukung adanya Desk Ketenagakerjaan ini. Kolaborasi antara pengawas ketenagakerjaan dan Polri akan mempercepat penyelesaian masalah administratif maupun pidana terkait ketenagakerjaan,” ujar Prof. Yassierli.
Ia juga menambahkan bahwa lingkungan kerja yang nyaman serta terjamin secara hukum akan meningkatkan produktivitas dan daya saing industri, sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045.
Penasihat ahli Kapolri bidang ketenagakerjaan, Andi Gani Nenawea, yang juga menjabat sebagai Presiden Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), turut memuji perhatian Kapolri terhadap isu buruh.
Ia bahkan menyebut Jenderal Listyo sebagai “pemecah masalah” bagi gerakan buruh, mengingat berbagai permasalahan besar berhasil diselesaikan secara damai, termasuk upaya demonstrasi besar-besaran yang direncanakan beberapa waktu lalu.
“Dengan tangan dingin Pak Kapolri, upaya pengepungan Jakarta oleh 50.000 buruh pada 24-25 November lalu dapat diselesaikan tanpa kericuhan,” ungkap Andi Gani.
Inisiatif ini juga menarik perhatian internasional.
Empat negara ASEAN, yakni Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina, tertarik mempelajari konsep Desk Ketenagakerjaan Polri. “Ini adalah pertama di dunia, di mana polisi memiliki subjek ketenagakerjaan untuk menangani tindak pidana di sektor ini,” tambahnya.
Melalui sinergi antara Polri, pemerintah, dan gerakan buruh, Desk Ketenagakerjaan Polri diharapkan menciptakan suasana yang kondusif bagi industri dan tenaga kerja. Inisiatif ini tidak hanya memberikan solusi konflik, tetapi juga memperkuat perekonomian nasional dalam jangka panjang.(**)