KPK dan Polri Perkuat Sinergi untuk Tingkatkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Setyo Budiyanto, bersama jajarannya melakukan audiensi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri. Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi antara kedua lembaga dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya untuk meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang masih menjadi tantangan besar.
JAKARTA, Lenzanasional – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Setyo Budiyanto, bersama jajarannya melakukan audiensi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri. Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi antara kedua lembaga dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya untuk meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang masih menjadi tantangan besar.
Setyo Budiyanto menekankan pentingnya kolaborasi strategis antara KPK dan Polri dalam mewujudkan pemberantasan korupsi yang lebih efektif. “Kami berharap dengan adanya sinergi yang lebih erat, upaya pemberantasan korupsi di semua lini bisa lebih optimal. Salah satunya melalui Kortas Tipikor Polri yang tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga memperkuat sektor pendidikan dan pencegahan,” ujarnya.
Ia juga menyebut bahwa peningkatan IPK bukan hanya tanggung jawab KPK, melainkan tugas bersama seluruh pihak, termasuk Polri.
Menanggapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan komitmen Polri untuk terus memperkuat kerja sama dengan KPK. Ia menegaskan bahwa kehadiran Kortas Tipikor akan mempercepat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan menghilangkan kekhawatiran tumpang tindih peran dengan KPK.
“Kehadiran Kortas Tipikor justru memperkuat sinergi antara Polri dan KPK. Ini adalah wujud komitmen kami untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan mempercepat pemberantasan korupsi,” katanya.
Kapolri juga mengungkapkan bahwa nota kesepahaman (MoU) antara KPK dan Polri akan diperbarui untuk memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab, sehingga kolaborasi di lapangan dapat lebih efektif.
Audiensi ini menandai langkah awal dalam rencana besar pemberantasan korupsi yang akan terus dikembangkan melalui pertemuan lanjutan. Sinergi ini diharapkan menjawab harapan masyarakat akan pemberantasan korupsi yang lebih transparan dan efisien.(**)