SURABAYA – Rencana pengembangan layanan RSUD Dr. Soewandhie kembali menjadi sorotan dalam hearing antara warga dan Pemerintah Kota Surabaya yang digelar pada Rabu (22/4/2026).

Pertemuan ini berlangsung menyusul adanya keberatan warga atas rencana alih fungsi rumah tinggal untuk mendukung perluasan fasilitas rumah sakit.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Akmarawita Kadir, menjelaskan bahwa hearing tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan warga, termasuk Lannie Tjandra yang rumahnya berada di sekitar area pengembangan. Ia menegaskan, di satu sisi pemerintah membutuhkan perluasan, namun di sisi lain aspirasi warga tetap harus diperhatikan.

Menurut Akmarawita, kondisi eksisting RSUD Dr. Soewandhie sudah cukup memprihatinkan, terutama dari sisi parkir yang dinilai semrawut dan kerap mengganggu akses keluar-masuk pasien. “Kendaraan yang menuju lobi sering terhambat karena parkir tidak tertata,” ujarnya.

Selain itu, keterbatasan kapasitas tempat tidur, khususnya untuk pasien kelas 3, juga menjadi persoalan krusial. Tingginya angka antrean membuat pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) harus menunggu cukup lama hingga ruang perawatan tersedia.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Surabaya melalui Bappeda telah merancang pemanfaatan lahan berstatus Izin Pemakaian Tanah (IPT). Lahan itu akan digunakan untuk pembangunan area parkir di bagian bawah serta penambahan ruang perawatan di bagian atas.

“Dengan penambahan lahan ini, diharapkan antrean pasien bisa berkurang dan pelayanan menjadi lebih optimal,” kata Akmarawita.

Terkait dampak terhadap warga, Pemkot bersama DPRD memastikan pendekatan humanis akan diutamakan melalui skema “ganti untung”. Nilai kompensasi akan ditentukan berdasarkan hasil appraisal sesuai kondisi terkini. Selain itu, warga terdampak akan diprioritaskan memperoleh hunian pengganti melalui program perumahan pemerintah, seperti YKP.

Pemkot juga menyiapkan langkah relokasi bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi agar tetap dapat menjalankan usahanya. Berdasarkan data sementara, terdapat sekitar empat hingga lima rumah yang masuk dalam rencana pengembangan, dengan dua di antaranya masih dalam proses penyelesaian karena adanya penolakan.

Untuk mendukung realisasi proyek ini, Pemkot telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp6 miliar untuk kebutuhan appraisal dan ganti rugi, dengan target pelaksanaan pada 2026. Area parkir baru ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2026 atau awal 2027.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama RSUD Dr. Soewandhie, dr. Billy, menegaskan bahwa kebutuhan tambahan lahan menjadi semakin mendesak seiring meningkatnya jumlah kunjungan pasien. Kondisi tersebut berdampak langsung pada kepadatan layanan, terutama di IGD.

“Dengan tambahan lahan, kita bisa menambah tempat tidur sekaligus menyediakan parkir yang memadai, sehingga tidak ada lagi parkir di badan jalan,” ujarnya.

Saat ini, kebutuhan lahan diperkirakan mencapai sekitar 1.000 meter persegi, sementara yang tersedia baru sekitar 500 meter persegi. Salah satu bidang yang tengah dibahas memiliki luas sekitar 240 meter persegi dan berada di bagian depan rumah sakit.

Dari sisi layanan, tingkat keterisian tempat tidur (Bed Occupation Rate/BOR) RSUD Dr. Soewandhie telah mencapai 86 hingga 89 persen, melampaui standar ideal 75–85 persen. Untuk menurunkan angka tersebut, rumah sakit diproyeksikan perlu menambah sekitar 20 persen kapasitas tempat tidur atau sekitar 40 hingga 80 unit dari total 400 tempat tidur yang ada.

Namun demikian, rencana ini tidak sepenuhnya berjalan mulus. Lannie Tjandra menyampaikan keberatannya jika harus direlokasi ke lokasi yang jauh dari tempat tinggalnya di kawasan Tambak Bening.

“Kalau harus pindah jauh, saya tidak sanggup. Tapi kalau dekat-dekat sini, mungkin masih bisa dipertimbangkan,” ungkapnya.

Ia juga berharap pemerintah dapat mencari alternatif lain tanpa harus mengalihfungsikan rumahnya, termasuk memanfaatkan lahan lain di sekitar lokasi.

Menanggapi hal tersebut, Pemkot Surabaya memastikan akan menampung seluruh aspirasi warga dan membuka ruang dialog untuk mencari solusi terbaik. Hearing ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan pengembangan RSUD Dr. Soewandhie tetap memperhatikan aspek sosial, sekaligus menjawab kebutuhan layanan kesehatan masyarakat yang terus meningkat.