Surabaya, 7 Oktober 2025 – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan komitmennya menjaga pertumbuhan ekonomi kota tetap kuat di tengah berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat. Dalam agenda penyampaian nota keuangan hari ini, ia menekankan pentingnya keberanian, keteguhan, dan kebersamaan seluruh pihak agar Surabaya tidak mundur dari capaian pembangunan yang telah diraih.

“Pertumbuhan ekonomi kita tidak boleh mundur meskipun transfer daerah berkurang. Dibutuhkan keberanian dan kebersamaan agar seluruh anggaran tetap menggerakkan ekonomi Surabaya, terutama untuk masyarakat rentan,” ujarnya dalam rapat paripurna di DPRD Surabaya, Senin (7/10/2025).

Menurutnya, Pemerintah Kota Surabaya tetap fokus pada program-program yang berpihak kepada masyarakat miskin dan pra-miskin. Salah satu prioritas adalah program beasiswa keluarga miskin, yang menargetkan satu sarjana dalam setiap keluarga penerima manfaat.

“Kita ambil satu keluarga miskin, satu sarjana. Kita kuliahkan sampai lulus. Dengan pendidikan tinggi, kita berharap pendapatan keluarga bisa meningkat dan memutus rantai kemiskinan,” tegasnya.

Selain beasiswa kuliah, Pemkot juga akan memberikan bantuan pendidikan sebesar Rp350 ribu per bulan kepada setiap sekolah SMA dan SMK swasta di Surabaya. Bantuan ini diharapkan mampu menghapus praktik penahanan ijazah akibat tunggakan biaya sekolah.

“Kita ingin tidak ada lagi penahanan ijazah. Sekolah swasta akan kita bantu agar tetap bisa menampung siswa dari keluarga kurang mampu. Bantuan ini melengkapi dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi seperti BPDB dan Posnas,” jelasnya.

Dengan total bantuan mencapai sekitar Rp4 juta per siswa per tahun, pemerintah berharap tidak ada lagi siswa miskin yang kehilangan kesempatan belajar. Langkah ini juga diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi pendidikan di Surabaya.

Di sisi lain, Pemkot juga memperkuat program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu). Ia menjelaskan, kebijakan baru akan dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) yang saat ini tengah dibahas bersama Komisi A DPRD Surabaya. Perda tersebut akan mengatur kriteria penerima bantuan secara lebih tepat sasaran.

“Kita tidak bisa terus membantu semua orang yang datang ke Surabaya meminta bantuan. Harus ada batasan dan kriteria yang jelas agar program lebih efektif,” kata orang nomor satu di Surabaya itu.

Dengan kekuatan fiskal yang mencapai 75 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Surabaya menjadi salah satu kota dengan kemampuan keuangan terbaik di Indonesia. Namun, kondisi ini justru membuat transfer dari pemerintah pusat semakin kecil.

“Ketika fiskal kita kuat, bantuan pusat otomatis berkurang. Karena itu, dibutuhkan inovasi di setiap sektor agar pertumbuhan tetap berjalan,” tutur Eri.

Pemkot Surabaya menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,8 persen pada 2026. Selain itu, indeks pembangunan manusia (IPM) ditargetkan meningkat, serta tingkat kemiskinan dan gini rasio menurun.

“Tidak boleh ada kemunduran. Meski transfer berkurang, pembangunan sekolah, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan harus terus berjalan,” tegas Wali Kota.

Ia optimistis, dengan kolaborasi bersama DPRD Surabaya dan masyarakat, pembangunan di Kota Pahlawan tetap berjalan stabil dan inklusif, meskipun menghadapi tekanan fiskal dari pengurangan dana transfer.