Malang, lenzanasional.com – Dampak banjir besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tak hanya menghantam daerah asal, tetapi juga mengguncang keberlanjutan studi mahasiswa perantauan di Kota Malang. Forum Pembauran Kebangsaan Kota Malang mendesak perguruan tinggi segera memberi keringanan biaya kuliah agar mahasiswa tidak terpaksa putus studi.
Ketua FPK Kota Malang, Ahmad Fuad Rahman, mengungkapkan bahwa banyak mahasiswa dari wilayah terdampak kini berada dalam tekanan ekonomi. Kondisi tersebut dipicu terganggunya perekonomian keluarga di kampung halaman akibat bencana banjir yang belum sepenuhnya tertangani.
“Sebagian orang tua mahasiswa kehilangan sumber penghasilan atau harus mengalihkan biaya pendidikan untuk pemulihan pascabencana. Situasi ini berpotensi mengganggu kelangsungan studi mahasiswa di Malang,” ujarnya.
Langkah advokasi tersebut dilakukan melalui kolaborasi strategis antara FPK Kota Malang, Pemerintah Kota Malang, dan DPRD Kota Malang. Saat ini, FPK tengah melakukan pendataan intensif terhadap mahasiswa asal Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang berdomisili di Malang. Data tersebut selanjutnya akan diajukan kepada pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan.
“Kami tidak ingin bencana di kampung halaman memutus harapan mereka untuk menyelesaikan pendidikan. Melalui sinergi dengan Pemkot dan DPRD, kami mendorong lahirnya kebijakan khusus bagi mahasiswa terdampak,” kata Ahmad Fuad Rahman.
Dalam advokasi tersebut, FPK Kota Malang menekankan sejumlah poin utama, antara lain pendataan yang akurat agar bantuan tepat sasaran, imbauan kepada seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta di Kota Malang untuk memberikan kebijakan khusus, serta usulan bentuk keringanan seperti subsidi biaya kuliah, perpanjangan waktu pembayaran, keringanan UKT, hingga pemberian beasiswa darurat.
Selain itu, FPK juga menegaskan pentingnya jaminan keberlanjutan pendidikan agar proses belajar mengajar mahasiswa tetap berjalan meski berada dalam kondisi sosial dan ekonomi yang sulit.
Ahmad Fuad Rahman menekankan bahwa solidaritas kebangsaan harus diwujudkan secara nyata, terutama di kota pendidikan seperti Malang. Ia berharap pihak kampus memiliki empati dan keberpihakan terhadap mahasiswa yang terdampak musibah.
“Malang dikenal sebagai kota pendidikan yang inklusif. Kami berharap kebijakan keringanan ini dapat meringankan beban mahasiswa dan orang tua mereka, sehingga mahasiswa tetap fokus menyelesaikan studi tanpa dihantui kekhawatiran biaya kuliah,” ujarnya.
FPK Kota Malang menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses advokasi tersebut hingga terwujud kebijakan konkret dari perguruan tinggi serta dukungan sosial yang berkelanjutan dari Pemerintah Kota Malang. (red)