SURABAYA, lenzanasional – Pentingnya pendidikan menjadikannya sebagai isu dan modal utama yang selalu diusung dalam setiap kontestasi politik. Terlebih pendidikan merupakan bidang vital dalam pembangunan sebuah daerah.

Hal inilah yang menjadikan pendidikan sebagai modal Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dalam berkampanye.

Dimana satu diantara janji politik yang digaungkan adalah pendidikan gratis dijenjang SMA/SMK se Jatim yang ditawarkan pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Timur.

Pengamat Pendidikan Jawa Timur, Prof Warsono menyatakan penerapan sekolah gratis di Jawa Timur tidak bisa dibandingkan realisasi program dilingkup kota.

Mengingat pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih tinggi kota Surabaya dibanding Provinsi Jawa Timur yang terbagi dari 38 kab/kota.

Prof Warsono juga mengungkapkan pendidikan gratis di Kota Surabaya tidak bisa dijadikan indikator keberhasilan program jika diterapkan di provinsi.

“(Tidak bisa disamakan ya). Surabaya besar pendapatan, jumlah penduduk tidak sebanyak Jatim. Sementara Jatim pendapatan besar, jumlah penduduk pun juga cukup besar, wilayah tersebar meluas. PAD Surabaya mungkin cukup untuk pendidikan gratis kota Surabaya, karena pendapatan besar. Jumlah penduduk pun tidak lebih besar dari Jatim. Sementara PAD kita ini untuk yang lain. Tidak hanya pendidikan saja. Ada sektor-sektor lain juga yang jadi fokus utama. Katakanlah kalau dipakai pendidikan saja ini cukup. Tapi bagaimana untuk sektor lain apa ya gak butuh pembangunan?,” ungkap Prof Warsono.

Prof Warsono mengakui APBD Surabaya cukup tinggi. Dan ini terlihat dari kesejahteraan remun, serta tunjangan kinerja (tukin) pegawai. Dimana remun dan tukin pegawai pemkot Surabaya lebih besar dibanding provinsi.

Warsono juga mencontohkan besaran APBD kab/kota lain lebih kecil dibanding Surabaya. Karena pendapatan yang lebih kecil. Karenanya, ia menilai sulit jika menjadikan Surabaya sebagai indikator dalam keberhasilan program.

“Kalau Surabaya ini diasumsikan sebagai sampel (pelaksanaan) program ini tidak bisa. Karena memang berbeda. Tidak bisa dibandingkan dengan besarnya cakupan di Provinsi,” kata Prof Warsono lagi.

Prof Warsono mengimbau sebaiknya fokus pada penyelenggaraan pendidikan bermutu dan terjangkau oleh lapisan masyarakat daripada berbicara soal pendidikan gratis.

Pasalnya pendidikan menjadi kewajiban pemerintah. Dan Rakyat punya hak untuk berpartisipasi dalam biaya pendidikan dan ini sudah dijamin dalam undang-undang.

“Janganlah pendidikan dipolitisir. Jangan sampai pengalaman kemarin di terminologi pendidikan gratis membuat sekolah mengeluh. Bolehlah gratis tapi untuk yang miskin. Sedangkan bagi yang mampu tetap bisa berkontribusi,” terang Ketua Dewan Pendidikan Jatim ini.

Menurut Prof Warsono, terminologi gratis ini harus detail. Apakah untuk siswa negeri dan swasta, atau hanya negeri saja. Karena komponen biaya pendidikan itu banyak, termasuk uang saku, transportasi dan biaya operasional serta investasi.

Apabila yang dibebaskan adalah biaya yang merupakan kontribusi siswa atau orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan, Warsono mempertanyakan peran pemerintah dalam mencukupi seluruh biaya penyelenggaraan pendidikan dengan standar mutu yang baik. Sebab, kualitas atau mutu pendidikan berkorelasi dengan biaya pendidikan.

“Pengalaman kemarin sekolah mengeluh gak bisa lagi mengambil pungutan dan dianggap melanggar. Sementara tidak mengambil partisipasinya dari masyarakat rupanya anggaran yang diterima tidak cukup menutupi seluruh biaya operasional. Kami berharap pendidikan gratis jangan dipakai karena akan menipu rakyat,” imbuh Prof Warsono.

Warsono menilai pemerintah saat ini sudah menyediakan berbagai bantuan pembiayaan pendidikan. Mulai BOS, BOSDA Madin dan BPOPP. Meskipun begitu, masih ada sekolah kekurangan dana untuk pendidikan bermutu.

Sementara itu, dalam hal peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan Jatim.

Ini bisa terlihat dari berbagai program bantuan seperti Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN), yang dilaksanakan dalam bentuk Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS).

Program ini digagas, mengingat Madin telah memberikan kontribusi besar dalam rangka meningkatkan keimanan dan kecerdasan bangsa.

Selain BOSDA MADIN, Pemprov Jatim juga membuat terobosan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Yakni melalui Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).

Dalam program ini SPP Gratis. Pembayaran SPP digantikan dari dana APBD BPOPP. Program BPOPP sudah berjalan sejak 2019. Dimana SMA/SMK Negeri tidak diperkenankan memungut rupiah sepeser pun dari siswa. Sedangkan untuk SMA/SMK Swasta bersifat Subsidi. (Dang)