JATIM, Lenzanasional – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Timur menegaskan penolakannya terhadap wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pernyataan ini menyusul berbagai kritik dari tokoh publik terkait usulan tersebut.

Ketua GMNI Jawa Timur, Hendra Prayogi, menyatakan bahwa usulan tersebut berpotensi merusak independensi Polri sebagai institusi penegak hukum. Menurut Hendra, netralitas dan profesionalitas Polri harus tetap terjaga demi kepercayaan publik dan menjamin prinsip demokrasi serta negara hukum.

“Polri harus tetap menjadi lembaga independen untuk menjaga kepercayaan publik dan menjamin prinsip demokrasi serta negara hukum,” tegas Hendra pada Sabtu (30/11/2024).

Hendra juga menyoroti risiko intervensi politik yang dapat terjadi jika Polri berada di bawah Kemendagri atau TNI. Langkah tersebut, menurutnya, justru akan memperburuk sistem penegakan hukum di Indonesia.

GMNI Jawa Timur mendukung upaya reformasi internal Polri untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas institusi tersebut. Namun, hal itu tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kedudukan institusional Polri yang mandiri.

“Kami menyerukan seluruh elemen masyarakat, terutama pemerintah, untuk fokus pada penguatan kinerja Polri sebagai lembaga mandiri, bukan malah melemahkannya melalui wacana seperti ini,” tambahnya.

Melalui pernyataan ini, GMNI Jawa Timur mengajak seluruh pihak untuk menjaga komitmen terhadap demokrasi dan supremasi hukum yang menjadi fondasi bangsa Indonesia.(**)