JAKARTA, Lenzanasional.com – Pemilu 2024 dinilai sebagai pertarungan terbuka sejumlah partai memperebutkan kursi legislatif baik di tingkat daerah maupun pusat.
Namun sayangnya di tengah persiapan sejumlah partai menyusun strategi politik menghadapi Pileg 2024 mendatang, Partai Golkar Kota Bekasi tengah disibukkan dengan konflik internal.
Perang urat saraf antarkader di media sosial jelang pelaksanaan musyawarah daerah (Musda) partai berlambang beringin itu sulit dihindarkan.
Pengamat politik Etos Indonesia Institute menilai terjadinya konflik antarkader lantaran adanya kepentingan elit di DPP dan pihak luar partai yang diduga ikut memprovokasi internal Partai Golkar Kota Bekasi, sehingga perseteruan itu belum juga berakhir.
Direktur Eksekutif Etos Indonesia Institute Iskandarsyah mengatakan, sebenarnya konflik itu dapat dihindarkan apabila elite Golkar ini bisa bersikap bijaksana dan tidak mengambil tindakan melangkahi aturan Partai maupun Ketua Umum Partai Golkar.
Menurutnya, akar permasalahan konflik Golkar Kota Bekasi itu bermula adanya penundaan Musda yang dinilai karena adanya intervensi elit di tingkat DPP Partai Golkar.
“Ada dugaan elit di DPP Golkar yang menghendaki ‘jagoannya’ untuk menjadi ketua DPD Golkar Kota Bekasi. Sementara saat itu peluangnya sulit. Maka dengan segala otoritasnya oknum DPP itu menjegal pelaksanaan Musda. Sebenarnya akar permasalahannnya itu. Kita tentu sudah tau siapa orangya tidak usah sebut nama,” kata Iskandar kepada wartawan di Jakarta, Rabu (2/6/2021).
Iskandar mengatakan, kalau Golkar Kota Bekasi mau maju, seharusnya elit Golkar di DPP mendorong kader yang sudah memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi di masyarakat untuk menjadi Ketua DPD. Bukan malah sebaliknya mendesain orang luar Kota Bekasi untuk berkonflik melawan kader Golkar Kota Bekasi yang potensial.
“Itu sangat konyol. Partai sebesar Golkar mau diacak-acak pihak luar. Di mana marwah Partai Golkar sebagai pemenang pemilu ke dua secara nasional,” kata Iskandar.
Iskandar mengatakan, seharusnya DPP Golkar memfasilitasi agar pelaksanaan Musda berjalan secara demokratis dan mendorong kader untuk berkompetisi secara sehat.
“Tapi paktanya tidak demikian, bahkan kami melihat adanya kolaborasi jahat guna menjegal kader potensial untuk maju pada gelaran Musda Golkar Kota Bekasi mendatang,” ungkap direktur eksekutif lembaga survei Etos Indonesia Institute itu.
Iskandar menilai berdasarkan informasi yang berkembang dari empat kandidat calon ketua DPD Partai Golkar yang digadang-gadang bakal maju pada Musda Golkar Kota Bekasi, tiga di antaranya adalah caleg gagal pada Pileg 2019 lalu.
“Memang caleg gagal itu masih memiliki kesempatan dalam karir politik. Tapi logika politiknya, bagaimana akan memimpin Partai Golkar tingkat Kota Bekasi, untuk mengangkat dirinya di tingkat Dapil saja tidak terpilih. Artinya, kader tersebut kurang mendapat simpati publik,” tandas Iskandar.
Iskandar juga mengingatkan bahwa masyarakat Bekasi tidak semuanya Golkar. Jadi kalau salah memilih kader maka Golkar Kota Bekasi akan hancur. (Man)