JAKARTA, Lenzanasional – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan upaya yang telah dilakukan untuk mencegah kebocoran anggaran negara. Langkah ini mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam pengelolaan anggaran demi masa depan bangsa.

“Presiden pada saat pelantikan 20 Oktober 2024 menyampaikan bahwa kita harus berani mengakui adanya kebocoran anggaran yang membahayakan masa depan kita, anak-anak, dan cucu-cucu kita,” ujar Jenderal Sigit dalam rapat dengan Komisi III DPR, Senin (11/11/2024).

Menurut Jenderal Sigit, pihaknya telah mendalami penyebab utama kebocoran anggaran, yang meliputi suap, penghindaran dan penggelapan pajak, serta pemalsuan cukai. Ia menegaskan bahwa masalah-masalah ini sangat berpotensi mengurangi penerimaan negara.

Di sektor pajak, kebocoran terjadi melalui praktik penghindaran pajak (tax avoidance) dan penyimpangan dalam perdagangan internasional. Di sisi lain, sektor PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) juga bermasalah, khususnya di sektor sumber daya alam, seperti pertambangan, perikanan, dan kelautan. Permasalahan serupa juga ditemukan di tingkat pusat hingga desa, yang berdampak pada ketimpangan pembangunan daerah.

Jenderal Sigit menambahkan, strategi pencegahan kebocoran anggaran ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, yang mencakup swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, dan peningkatan penerimaan negara dari sumber daya alam. Strategi ini mencakup peningkatan penegakan hukum (gakkum) yang profesional, peningkatan kesadaran masyarakat akan pemanfaatan sumber daya alam, serta pemanfaatan teknologi untuk pencegahan dan penegakan hukum.

Kapolri menjelaskan bahwa strategi ini terbagi menjadi tiga tahap: jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk jangka pendek, fokus utama adalah pembentukan satuan tugas serta peningkatan pengawasan di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, satwa yang dilindungi, dan migas.

Rencana jangka menengah meliputi optimalisasi penegakan hukum dan pengawasan kualitas lingkungan serta kawasan industri, guna mendukung iklim investasi. Sedangkan dalam jangka panjang, strategi ini berfokus pada perbaikan lingkungan, pemberantasan pertambangan ilegal, peningkatan pendapatan negara, dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan industri yang bermanfaat.(**)