SURABAYA, Lenzanasional – Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya merilis hasil survei terkait politik dinasti di Jawa timur. Hasilnya sebanyak 33 persen pemilih muda di Jawa Timur menolak adanya politik dinasti.

Peneliti utama PUSAD UM Surabaya Radius Setiyawan mengatakan politik dinasti dipahami sebagai proses reorganisasi kekuasaan melalui perubahan model politik baru dengan pelembagaan kekuatan pemilik modal, yang memperlihatkan oligarki kekuasaan dan berpengaruh dalam struktur sosial dan negara dalam demokrasi Indonesia.

“Pemilih muda Jatim sebanyak 26% percaya dengan politik dinasti, 33% tidak percaya dan 41% tidak peduli. Survei ini dilakukan 14-22 Oktober terhadap 1075 responden yang tersebar secara proporsional di 38 kabupaten atau kota di Jatim,” terang Radius Setiyawan, Jumat (27/10/23).

Menurutnya, dari hasil survei yang dirilis oleh PUSAD menjadi sesuatu yang penting mengingat demografi pemilih di Jawa Timur menjelang Pemilu 2024 didominasi pemilih produktif berusia 17-40 tahun atau kelompok pemilih generasi Z dan generasi millenial.

Dari total 31.402.838 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di Jawa Timur sebesar 16.001.790 merupakan pemilih muda. Dengan presentasi 51 persen dari total DPT di Jatim.

Teknik pengambilan sample memakai Multistage Random Sampling. Dimana, lokasi diambil di semua kecamatan di Jawa Timur, sebanyak 38 Kabupaten/ Kota. Kemudian, masing-masing Kab/Kota diambil 4-5 kecamatan untuk dijadikan sample penelitian. Sampel tiap kecamatan dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah pemilih di tiap kecamatan dan kelurahan yang dijadikan lokasi penelitian.

Radius mengungkapkan ada tujuh alasan yang membuat anak muda Jatim menolak politik dinasti. Pertama 30,60% masyarakat tidak percaya karena menghambat proses kaderisasi kepemimpinan. Kedua, 28,00% masyarakat tidak percaya karena kinerja calon pemimpin sebelumnya yang buruk dan tidak ada dampak terhadap pembangunan.

“Ketiga 27,00% masyarakat tidak percaya karena menghambat fungsi check and balance antara eksekutif dan legislative. Keempat, 25,10% masyarakat tidak percaya karena kecenderungan diskriminatif terhadap minoritas politik. Kelima 24,00% masyarakat tidak percaya karena kinerja pemimpin sebelumnya yang memiliki kedekatan dengan calon cenderung menyalahgunakan wewenang,” ungkap Radius.

Keenam 23,10% masyarakat tidak percaya karena kecenderungan mengarah pada otoritarianisme. Terakhir 20,50% masyarakat tidak percaya karena cenderung melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

“Perdebatan soal politik dinasti menurut saya menarik dan bagus bagi tumbuh kembang demokrasi. Karena perdebatan tersebut membuat orang mulia melihat secara serius. Tidak serta merta menolak tetapi tidak serta merta menerima. Mau dari mana asalnya dan silsilah keluarganya, nilai-nilai meritokrasi harus tetap menjadi pegangan,” jelas Radius lagi. (R1F)