Jakarta – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PB MI) yang digelar pada Jumat, 10 April 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, mengemuka sebagai forum strategis untuk mendorong penataan ulang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Dalam forum tersebut, peserta Rakernas menyoroti sejumlah kelemahan dalam AD/ART yang dinilai masih membuka ruang kewenangan terpusat pada figur tertentu, khususnya terkait posisi Pendiri yang tercantum dalam aturan organisasi. Kondisi itu dinilai perlu ditinjau ulang demi memperkuat tata kelola yang lebih kolektif dan akuntabel.
Ketua Umum PB MI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang memimpin langsung jalannya Rakernas, menegaskan bahwa mekanisme organisasi memberikan ruang bagi peserta Rakernas untuk mengusulkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dengan agenda perubahan AD/ART.
“AD/ART memberikan hak kepada peserta Rakernas untuk mengajukan Munaslub dengan agenda perubahan AD/ART. Sebagai pimpinan sidang, saya menerima usulan tersebut dan meminta Sekretaris Jenderal menyiapkan pelaksanaan Munaslub dengan agenda tunggal perubahan AD/ART,” ujar LaNyalla.
Ia menambahkan, Munaslub sebagai forum tertinggi organisasi memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan perubahan terhadap AD/ART. “Forum tertinggi berhak memutuskan dan menyepakati agenda yang telah ditetapkan, termasuk melakukan perubahan AD/ART,” tegasnya.
Rakernas yang dihadiri 33 Pengurus Provinsi, baik ketua definitif maupun Pelaksana Tugas (Plt), juga menjadi ajang klarifikasi atas dinamika organisasi, termasuk tuduhan pelanggaran AD/ART terhadap kepengurusan PB MI periode 2022–2026.
Menanggapi mosi tidak percaya yang sempat mencuat, LaNyalla menyatakan bahwa hasil rapat pleno tidak menemukan adanya pelanggaran organisasi. “Tidak ditemukan pelanggaran AD/ART sebagaimana yang didalilkan,” katanya.
Senator asal Jawa Timur itu juga menekankan capaian kinerja organisasi, khususnya di level internasional. Ia menyebut Muaythai Indonesia tetap menunjukkan eksistensi dengan meraih lima medali dari enam atlet pada ajang SEA Games di Thailand.
Menurut LaNyalla, tuduhan yang diarahkan kepada kepengurusan tidak memiliki dasar kuat. “Tuduhan tersebut tidak berdasar dan cenderung merupakan fitnah yang merugikan nama baik organisasi,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, PB MI menjatuhkan sanksi pembekuan terhadap pengurus provinsi yang mengajukan mosi tidak percaya, sekaligus menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan di daerah. “Penunjukan Plt dilakukan sesuai ketentuan AD/ART dan memiliki dasar yang sah,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PB MI, Azwan Karim, dalam paparannya menyampaikan program kerja tahun 2026 sebagai kelanjutan dari rencana sebelumnya. Ia menegaskan bahwa seluruh pengurus provinsi, termasuk yang dipimpin Plt, memiliki kewajiban yang sama dalam menjalankan program organisasi.
“Seluruh pengurus provinsi wajib melaksanakan program kerja sebagaimana pengurus definitif,” kata Azwan.
