KOTA BEKASI, Lenzanasional.com – pengamat kajian politik Dr Adi Suparto menilai kebijakan Plt DPD Golkar Kota Bekasi yang tidak mengakomodasi kelompok kader Golkar yang selama ini berseteru dalam menyikapi Musda Golkar menjadi preseden buruk bagi iklim politik di daerah.
Hal tersebut dikatakan Adi menanggapi sejumlah Pengurus Kelurahan dan Pengurus Kecamatan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kota Bekasi yang mendatangi kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk mengirim surat penolakan terkait dengan hasil rapat Plt Ketua DPD Golkar Kota Bekasi yang secara tiba-tiba membentuk panitia Musda DPD Partai Golkar Kota Bekasi.
“Semestinya dalam pembentukan kepanitiaan Musda, kedua belah pihak yang selama ini berseteru harus dilibatkan. Kalau hanya mengakomodasi satu kelompok itu namanya politik pecah belah. Dan keberadaan Plt itu patut dipertanyakan,” ujar Adi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (27/5/2021).
Terlebih, kata Adi, berdasarkan informasi yang berkembang bahwa susunan kepanitiaan Musda merupakan kumpulan Caleg gagal.
“Kalau demikian, sangat disayangkan. Bagaimana mau mencari solusi dalam membesarkan partai tingkat Kota Bekasi, untuk mengangkat namanya sendiri di tingkat Dapil saja tidak bisa,” tegas Adi.
Untuk itu, Adi menyarankan agar Ketua Umum Partai Golkar segera mengambil sikap tegas demi menyelamatkan marwah partai.
“Apalagi pertarungan terbuka dalam kontestasi politik Pileg dan Pilpres tahun 2024 mendatang butuh sosok ketua DPD yang visioner dan memiliki akar rumput yang kuat. Jangan sampai Golkar Kota Bekasi jatuh di tangan orang yang gagal faham dalam membangun partai,” katanya.
Seperti diketahui, sejumlah Pengurus Kelurahan dan Pengurus Kecamatan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kota Bekasi mendatangi kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar di jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat.
Tujuan PK dan PL mendatangi kantor DPP Golkar untuk mengirim surat penolakan terkait dengan hasil rapat Plt Ketua DPD Golkar Kota Bekasi yang secara tiba-tiba membentuk panitia Musda DPD Partai Golkar Kota Bekasi.
“Atas nama Pengurus Kecamatan dan Kelurahan Partai Golkar Kota Bekasi, kami menolak hasil rapat Plt DPD Golkar Kota Bekasi Senin (24/5/2021) yang diadakan di Bandung,” kata Perwakilan PK dan PL DPD Golkar Kota Bekasi, Sukamto kepada wartawan di Jakarta, Kamis (27/5/2021).
Kata Sukamto, rapat tersebut dibungkus dengan embel-embel kegiatan halal bihalal yang digelar di Bandung.
“Tapi berujung pada pembentukan kepanitiaan Musyawarah Daerah Golkar Kota Bekasi Di mana Ketua SC Heri Budisusetyo dan OC Plt Sekretaris DPD Golkar Kota Bekasi Amin Fauzi,” ucap Sukamto.
Plt PK Bantar Gebang Sukamto menyayangkan, acara pembentukan kepanitiaan tidak mengakomodasi semua kader partai Golkar kota Bekasi. Menurut Sukamto, pembentukan kepanitiaan musda kota Bekasi melanggar aturan partai. Bahwasanya, Rahmat Effendi masih memiliki tanggung jawab untuk membentuk panitia Musda.
“Rahmat Effendi masih memiliki tanggung jawab karena belum demisioner. Namun, sayangnya tidak dirangkul oleh kelompok Plt yang kecenderungannya berpihak kepada kelompok lain,” ujarnya.
Sukamto menyesali tindakan Plt Ketua Kota Bekasi Aria Girinanya yang tidak melibatan kader Partai Golkar Kota Bekasi untuk membentuk kepanitiaan Musda.
“Seharusnya Plt Ketua DPD maupun Plt Sekretaris harus bisa menyatukan pihak-pihak yang bersebrangan, saat ini malah cenderung mempertajam persoalan, karena posisi Plt berpihak kepada salah satu kelompok,” tutur Sukamto. (Red)