Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamuddin, menyatakan dukungan terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang belum membuka akses bagi bantuan asing dalam penanganan banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Menurutnya, Indonesia masih memiliki kapasitas nasional yang memadai untuk mengatasi bencana besar tersebut.

Sultan menegaskan bahwa penolakan bantuan internasional merupakan bagian dari menjaga martabat bangsa.
“Harga diri bangsa kita tinggi. Pemerintah masih mampu mengandalkan kekuatan nasional dalam menghadapi bencana ini,” ujar Sultan dalam keterangan yang disampaikan sebagaimana dikutip dari sejumlah media nasional.

Ia menilai bahwa pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya dari kementerian, lembaga, hingga aparat TNI–Polri sehingga belum membutuhkan intervensi bantuan dari luar negeri. “Kita harus percaya diri dengan potensi dalam negeri. Bangsa ini tidak kekurangan kapasitas untuk membantu warganya sendiri,” tambahnya.

Namun, pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah kondisi lapangan yang menunjukkan kebutuhan mendesak atas tambahan logistik, peralatan, serta relawan terlatih. Di beberapa wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, laporan menyebut ribuan warga masih terisolasi dan kekurangan bantuan dasar seperti makanan, air bersih, obat-obatan dan tempat pengungsian layak.

Sejumlah pemerhati kebencanaan menilai bahwa penerimaan bantuan asing seharusnya tidak dipahami sebagai bentuk merendahkan martabat negara, melainkan mekanisme kemanusiaan universal saat kapasitas nasional menghadapi batasnya. Mereka mempertanyakan apakah sikap Ketua DPD RI selaras dengan prinsip urgensi penyelamatan nyawa dan pemulihan cepat bagi korban.

Hingga berita ini diturunkan, pemerintah pusat terus memobilisasi bantuan dari instansi nasional, sementara kondisi sejumlah titik bencana dilaporkan masih membutuhkan penanganan intensif dan dukungan tambahan.