Jakarta, Lenzanasional.com – Program Sejuta Rumah untuk kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) targetkan pembangunan rumah untuk MBR sebanyak 700.000 unit dan 300.000 untuk rumah non MBR di tahun 2016, Sebelumnya pada 2015 lalu Kementerian PUPR menargetkan pembangunan rumah bagi MBR hanya sebanyak 603.000 unit, Namun target sejuta rumah ini sampe tahun 2019 hanya bisa terpenuhi 60% dari target,itu artinya kementrian PUPR telah gagal memenuhi targetnya sendiri,ujar Pembina LPKAN dan pengamat Infrastruktur Wibisono,SH,MH menyatakan ke media dijakarta (11/7/2019)

Untuk meningkatkan pembangunan rumah untuk MBR, saat ini pemerintah terus mendorong pengembang untuk melaksanakan hunian berimbang, bagi pengembang yang membangun hunian mewah maka harus juga membangun hunian menengah dan hunian murah dengan komposisi satu hunian mewah, dua hunian menengah, dan tiga hunian murah tapi bagi yang membangun hunian murah, tidak wajib membangun hunian menengah dan mewah.

Untuk meningkatkan pembangunan rumah untuk MBR pemerintah juga saat ini terus mendorong Pemda untuk segera membuat Perda mengenai pelaksanaan Hunian Berimbang. pada dasarnya sudah diatur dalam UU Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU nomor 20/2011 tentang Rumah Susun.

Selain itu juga diatur dalam Permenpera Nomor 10/2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang yang telah disempurnakan dalam Permenpera Nomor 7/2013,papar Wibisono

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakui pengembangan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) saat ini masih mengalami sejumlah hambatan.

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid menyebutkan setidaknya ada 3 kendala yang dihadapi para pengembang rumah MBR di daerah perkotaan yakni pertama masalah keterbatasan lahan, regulasi daerah dan pembiayaan.

Kendala kedua, lanjutnya, adalah regulasi daerah. Menurutnya, pemerintah daerah masih belum mengimplementasikan setiap kebijakan pemerintah pusat secara optimal. Untuk itu, Kementerian PUPR telah membentuk tim pendampingan untuk percepatan proses perizinan dalam membangun rumah MBR.

Kendala ketiga adalah masalah pembiayaan. Bahkan subsidi selisih bunga (SSB) yang diberikan pemerintah tahun ini telah berkurang, dari sebelumnya untuk 230.000 unit rumah, kini hanya diberikan untuk 100.000 unit. Padahal tahun ini pemerintah menargetkan pembangunan rumah subsidi sebanyak 1,25 juta unit naik dari sebelumnya 1 juta rumah.

Sementara itu Menurut Marsekal TNI (Purn) Tumiyo mantan Ketua YKPP mengatakan bahwa 1984 saat merintis Prajurit untuk KPR dan diberi Pinjaman tanpa bunga yang nilainya 50 % Harga, semakin kesini Prajurit Rendahan yang tergolong MBR masih sulit utk KPR, Bahkan YKPP saat ini kinerjanya tidak cuma merosot tapi jatuh bebas.

Selain itu saya mengamati kenapa Pemerintah kok perhatian masalah rumah kok gitu gitu saja?, Pengamatan saya Pagu Subsidi Rumah semakin meningkat tapi Targetnya kok malah menurun, ujar Tumiyo yang masih aktif menjadi penulis tentang Rumah MBR ini.

Catatan saya 5 tahun pertama Era Presiden SBY tahun (2005 s/d 2009) Pagu Subsidi total 4,1 Trilyun serapan 560.922 unit, tahun (2010 s/d 2014) Pagu Subsidi 18.7 Trilyun serapan 361.105 unit (Pagu 4x lipat kok serapan malah merosot ?), era Presiden Jokowi luar biasa selama 2 tahun 2015 dan 2016 Pagu 15,2 Trilyun serapan 163.876 unit,menurut saya begitu dengan Pola FLPP kenapa target menjadi Menurun?,tandas Tumiyo

Kementrian PUPR saat ini lebih fokus ke Pekerjaan infrastruktur saja, tapi mengabaikan Pengadaan Rumah MBR ini,padahal rakyat sangat berharap bisa menikmati rumah murah, akankan program ini bisa lebih baik di masa akan datang?,kita tunggu hasilnya, pungkas Wibisono