Jenderal Listyo Sigit Prabowo Beri Pembekalan Soal Keamanan dan Hukum di Akmil

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya pencegahan korupsi dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang. Ia juga membuka ruang konsultasi hukum bagi para kepala daerah.

0 91

MAGELANG , Lenzanasional – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menjadi narasumber dalam retreat kepala daerah yang digelar di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025). Dalam kesempatan tersebut, ia membawakan materi terkait keamanan, hukum, serta strategi pencegahan korupsi di pemerintahan daerah.

Jenderal Listyo menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam mencegah korupsi guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan pembekalan tentang pencegahan korupsi dalam retreat kepala daerah di Magelang.

“Mencegah terjadinya korupsi bisa dilakukan secara optimal. Ini juga merupakan bentuk dukungan kita dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah serta menjalankan program-program pemerintah,” ujar Kapolri seusai memberikan pembekalan.

Dalam sesi pemaparan, Kapolri menjelaskan berbagai strategi yang diterapkan Polri dalam menangani kasus kejahatan, khususnya korupsi. Ia juga mengidentifikasi area yang rentan terhadap praktik korupsi di pemerintahan daerah serta memberikan rekomendasi konkret guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Sebagai bentuk keseriusan dalam memberantas korupsi, Kapolri bahkan membuka ruang konsultasi langsung bagi para kepala daerah. Tak hanya itu, ia turut membagikan nomor telepon pribadinya agar komunikasi terkait aspek hukum dan keamanan dapat berjalan lebih efektif.

Retreat kepala daerah ini berlangsung selama tujuh hari, dari 22 hingga 28 Februari 2025, dan diikuti oleh ratusan kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Dari total 503 peserta yang terdaftar, sebanyak 493 kepala daerah hadir dalam kegiatan ini.

Acara ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, aman, dan bersih dari korupsi.(**)

Comments
Loading...

This site is protected by wp-copyrightpro.com