JAKARTA, Lenzanasionalnews – Konflik internal Partai Golkar pada kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), baik itu DPD Tingkat I maupun DPD Tingkat II di sejumlah daerah diprediksi bakal mempengaruhi suara dan soliditas partai pada kontestasi Pilkada serentak 2020 maupun Pemilu 2024 mendatang.
Pengamat politik Universitas Djuanda, Gotfridus Goris Seran, mengungkapkan, seharusnya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar lebih cermat dalam menyikapi konflik di internal partai yang terjadi di sejumlah daerah.
Seperti dualisme kepemimpinan ketua DPD Golkar Sumatra Utara, Golkar di Cirebon, Indramayu, dan kisruh Musda Golkar di Kota Bekasi, konflik DPD Golkar Bogor dan masih banyak lagi persoalan gugat menggugat kepengurusan Partai Golkar daerah yang berujung ke Mahkamah Partai.
Menurut Goris, fenomena ini mengindikasikan buruknya menajemen partai senior ini, dan hal ini sekaligus mencerminkan semakin menurunnya citra partai politik di tengah masyarakat.
Lanjut Goris, merunut sedikit ke belakang, pasca reformasi tubuh partai yang pernah mendominasi perpolitikan di tanah air menunjukkan bahwa konflik internal nyaris mengiringi suksesi kepemimpinan partai tersebut baik nasional maupun di daerah.
Menurut dia, jika sebelumnya konflik tersebut lebih level elite nasional, namun belakangan konflik internal menjadi bagian dari suksesi kepemimpinan di daerah atau local. Hal itu dapat dilihat dari kisruh jelang musyawarah daerah (Musda) Partai Golkar di sejumlah daerah.
“Sebut misalnya musda Golkar di Cirebon, Indramayu, Medan atau Sumut, dan musda Golkar di Kota Bekasi. Dari sejumlah kasus persoalan di internal partai itu selalu ada saja alasannya yang membuat tumbuhnya konflik saat Musda akan digelar,” ujar Goris kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/11/2020).
Lebih lanjut Goris mengatakan, konflik elite partai di daerah jelang pelaksanakan Musda tersebut nampak sekali dengan kepentingan elite di pusat. Tanpa harus menyebutkan siapa yang bermain. Padahal, kata Goris, soliditas kepengurusan partai Golkar di daerah sebagai ujung tombak dalam mendulang suara pada pilkada maupun pemilu nasional.
Namun dengan konflik tersebut, diprediksi akan berpengaruh pada perolehan suara pada pemilu mendatang. Sebab, di level inilah suara yang diharapkan dapat didulang terpecah-belah, karena persaingan di internal partai masing-masing tokoh atau calon kandidat ketua DPD membuka “aib” partai ke ruang publik.
Seperti yang terjadi saat ini masing-masing elite akan membeberkan keburukan dan kelemahan lawan yang menjadi pesaing dalam Musda dan untuk mendapatkan simpatisan kader dengan harapan dirinya akan terpilih menjadi pimpinan atau ketua partai di daerah tersebut.
Goris mencontohkan soal molornya Musda Kota Bekasi yang diduga sarat dengan kepentingan elit di DPP Partai yang pernah berjaya di era orde baru itu.
Seperti, pascaditundanya Muda Golkar Kota Bekasi yang sedianya digelar pada 5 Agustus lalu, kemudian Mahkamah Partai pada tanggal 12 Agustus 2020 mengeluarkan surat yang pertama, yang ditandatangani oleh Adies Kadir. Di mana dalam poin terakhirnya menyebutkan bahwa DPD Golkar Kota Bekasi dapat menyelenggarakan Musda dengan mentaati semua aturan Partai Golkar.
Namun, lanjut Goris, anehnya Mahkamah Partai Golkar selanjutnya mengeluarkan surat yang kedua pada tanggal 15 Oktober 2020, yang isinya bahwa DPP Partai Golkar belum dapat mencabut surat surat bernomor B-294/GOLONGANKARYA /VIII/2020, tanggal 4 Agustus 2020, tentang penundaan Musda Golkar Kota Bekasi.
“Ini kan aneh, bagaimana mungkin, dalam Mahkamah Partai yang sama tetapi mengeluarkan surat keputusan yang berbeda. Kalau dilihat dari surat tersebut, konflik kepentingan di tingkat elit DPP terkait dengan penundaan Musda Golkar Kota Bekasi sangat terlihat jelas,” ungkap Goris.
Oleh karenaya, Goris berharap agar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dapat turun tangan menyikapi tertundanya Musda Golkar di sejumlah daerah.
“Terlebih, dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang, Partai Golkar membutuhkan kekompakan segenap jajaran pengurus baik di tingkat pusat maupun daerah,” tandas Goris. (Red)