SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya mulai memperketat arah belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah tidak hanya dituntut mempertahankan program pelayanan dasar, tetapi juga memastikan setiap rupiah anggaran menyasar warga yang tepat.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah menghadapi kemampuan fiskal yang terbatas. Hal itu disampaikannya saat Rapat Paripurna DPRD Surabaya dengan agenda penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2027, Senin (28/9/2026).
Dalam rapat yang dihadiri 40 anggota DPRD Surabaya dan dinyatakan memenuhi kuorum itu, Eri menegaskan program pendidikan gratis, kesehatan gratis dan penanganan rumah tidak layak huni tetap dipertahankan.
Namun, pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan penerima manfaat.
“Dalam kondisi anggaran dengan tekanan fiskal seperti ini, sungguh-sungguh tidak boleh berhenti sama sekali. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, rumah tidak layak huni, itu harus tetap berjalan,” kata Eri.
Menurut dia, persoalan utama bukan semata-mata mempertahankan program, melainkan bagaimana anggaran yang terbatas dapat digunakan untuk menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
KTP Bukan Satu-satunya Acuan
Salah satu kebijakan yang akan diperketat adalah penentuan penerima bantuan sosial. Eri menegaskan pemerintah akan mempertimbangkan domisili faktual warga, bukan hanya status administrasi kependudukan.
Artinya, warga yang masih memiliki KTP Surabaya tetapi sudah menetap dan beraktivitas di luar kota tidak otomatis menjadi prioritas penerima bantuan dari Pemkot Surabaya.
“Yang kita berikan bantuan adalah warga yang benar-benar tinggal di Kota Surabaya,” tegas Eri.
Kebijakan tersebut, lanjut dia, diperlukan agar program bantuan pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang tinggal di wilayah Surabaya.
Pendekatan serupa juga akan diterapkan pada sektor pendidikan. Eri ingin akses sekolah di Surabaya diprioritaskan bagi anak-anak yang memang tinggal di Kota Pahlawan.
“Maka saya berharap, ayo dibuka semuanya. Hari ini kita hanya untuk warga Kota Surabaya. Itu pilihan yang berat, tetapi kami tidak bisa memenuhi semuanya. Kami mengutamakan orang yang tinggal di Surabaya,” ujarnya.
Penanganan RTLH Harus Bertahap
Penajaman anggaran juga terlihat dari rencana penanganan rumah tidak layak huni (RTLH). Eri menyebut kebutuhan untuk memperbaiki seluruh RTLH di Surabaya diperkirakan mencapai sekitar Rp600 miliar.
Dengan kemampuan APBD yang terbatas, pemerintah tidak mungkin menyelesaikan seluruh persoalan sekaligus.
“APBD itu hanya pemantik. Rumah tidak layak huni saja dibutuhkan sekitar Rp600 miliar kalau kita akan memperbaiki semuanya. Maka kita harus bisa menentukan prioritas,” katanya.
Karena itu, penanganan RTLH akan dilakukan secara bertahap dengan menentukan rumah dan warga yang menjadi prioritas.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai menyebut program penanganan RTLH menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian dalam RAPBD 2027.
Menurut dia, Pemkot Surabaya telah menangani sekitar 3.000 unit RTLH. Jumlah tersebut berpotensi bertambah sekitar 2.000 unit melalui dukungan Kementerian Perumahan.
“Kalau dikoneksikan, nantinya ada hampir 5.000 rumah tidak layak huni yang bisa dimanfaatkan,” ujar Bahtiyar.
Kendaraan Dinas Juga Dievaluasi
Efisiensi belanja tidak hanya menyasar bantuan sosial. Pemkot Surabaya juga akan mengevaluasi penggunaan kendaraan dinas.
Eri mengatakan kendaraan yang menggunakan solar dan bensin akan dikurangi. Untuk kendaraan yang digunakan kepala dinas, pemerintah akan melanjutkan penggunaan mobil listrik pada 2027.
“Mobil-mobil yang membutuhkan solar dan bensin akan kita evaluasi. Yang memegang kendaraan nanti juga tidak semuanya dinas. Yang memegang hanya kepala dinas, itu pun mobil listrik,” jelasnya.
Meski demikian, kendaraan untuk kebutuhan pelayanan publik tetap dipertahankan. Armada Satpol PP dan kendaraan operasional untuk pekerjaan infrastruktur tetap disediakan karena berkaitan langsung dengan aktivitas pelayanan dan pekerjaan lapangan.
RAPBD Surabaya 2027 Capai Sekitar Rp12,8 Triliun
Bahtiyar mengatakan RAPBD Surabaya 2027 yang disampaikan Wali Kota Eri Cahyadi diproyeksikan mencapai sekitar Rp12,8 triliun.
Setelah penyampaian nota keuangan, DPRD Surabaya akan melanjutkan pembahasan melalui tahapan pemandangan umum fraksi, jawaban wali kota hingga pembahasan RAPBD.
Proses pembahasan dijadwalkan berlangsung mulai 9 Oktober hingga 9 November.
“Pembahasannya akan panjang, mulai 9 Oktober sampai 9 November. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan harapan masyarakat,” kata Bahtiyar.
Ia menegaskan DPRD Surabaya akan memperhatikan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan dan penanganan rumah tidak layak huni.
“Apapun program yang pro-rakyat, tentunya DPRD akan mendukung,” pungkasnya.
Dengan ruang fiskal yang terbatas, pembahasan RAPBD Surabaya 2027 selanjutnya akan menentukan prioritas belanja daerah sekaligus memastikan program pelayanan publik tetap berjalan tanpa mengabaikan prinsip efisiensi dan ketepatan sasaran.