SURABAYA – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang diberlakukan pemerintah melalui Pertamina Patra Niaga mulai 10 Juni 2026 mendapat perhatian dari DPRD Surabaya. Ketua DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri, meminta agar ketersediaan dan kualitas BBM subsidi tetap terjaga demi melindungi masyarakat dari dampak kebijakan tersebut.
Menurut Syaifuddin Zuhri yang akrab disapa Ipuk, kenaikan harga BBM nonsubsidi berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, khususnya kelompok menengah yang selama ini masih bergantung pada kendaraan pribadi untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Meski kebijakan penyesuaian harga BBM berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, ia menilai pemerintah daerah tetap perlu memastikan pelayanan distribusi energi kepada masyarakat berjalan optimal.
“Yang harus menjadi perhatian saat ini adalah jangan sampai stok BBM subsidi di SPBU mengalami kekosongan. Kebutuhan masyarakat untuk bekerja dan beraktivitas tetap harus terpenuhi,” ujar Ipuk.
Ia meminta pihak Depo Pertamina maupun pengelola SPBU di Surabaya melakukan perhitungan kebutuhan konsumsi BBM subsidi secara cermat agar pasokan tetap tersedia. Menurutnya, apabila stok BBM subsidi kosong, masyarakat akan terpaksa beralih ke BBM nonsubsidi yang kini harganya mengalami kenaikan cukup signifikan.
Selain persoalan ketersediaan, Ipuk juga menyoroti pentingnya menjaga kualitas BBM yang beredar di masyarakat. Ia mengingatkan agar peristiwa gangguan kendaraan akibat dugaan kualitas BBM yang sempat terjadi beberapa waktu lalu tidak kembali terulang.
“Kualitas harus benar-benar dijaga. Jangan sampai muncul lagi keluhan kendaraan brebet secara massal yang akhirnya mengganggu aktivitas masyarakat,” katanya.
Ipuk menilai dampak dari persoalan kualitas BBM tidak hanya dirasakan pengguna kendaraan, tetapi juga dapat memengaruhi produktivitas masyarakat karena kendaraan menjadi sarana utama untuk bekerja dan menjalankan aktivitas harian.
Sebagai langkah antisipasi, DPRD Surabaya membuka kemungkinan melakukan pemantauan langsung ke sejumlah depo Pertamina maupun SPBU di Kota Pahlawan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan kualitas bahan bakar yang diterima masyarakat tetap sesuai standar.
“Kami ingin memastikan stok tersedia dan kualitas BBM tetap terjaga sehingga masyarakat tidak dirugikan di tengah kenaikan harga BBM nonsubsidi,” tegasnya.
Diketahui, Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Sementara harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex tidak mengalami perubahan.