SURABAYA – Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun Anggaran 2025 RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) di Komisi D DPRD Surabaya, Selasa (14/7/2026), tidak hanya membahas capaian kinerja rumah sakit, tetapi juga menyoroti akurasi penyusunan target pendapatan, efektivitas efisiensi anggaran, hingga kontribusi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terhadap keuangan daerah.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi D DPRD Surabaya, dr. Michael Leksodimulyo, mempertanyakan dasar penyusunan target pendapatan RSUD BDH yang dinilainya tidak sejalan dengan capaian riil rumah sakit. Ia menilai target yang terlalu rendah justru tidak mencerminkan potensi pendapatan yang sebenarnya.
Michael mengungkapkan, salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah pendapatan dari kerja sama dengan pihak lain. Menurutnya, target yang ditetapkan hanya sekitar Rp925 juta, namun realisasinya telah mencapai 115 persen sebelum tahun anggaran berakhir.
“Kalau sekarang saja sudah mencapai 115 persen, berarti hingga akhir tahun bisa jauh lebih tinggi. Yang menjadi pertanyaan, mengapa targetnya dibuat serendah itu? Dasar perhitungannya seperti apa?” ujarnya.
Selain itu, Michael juga meminta penjelasan mengenai perbedaan komponen pendapatan yang tercantum dalam laporan tahun 2024 dan 2025. Ia menilai terdapat dua pos yang terlihat serupa, namun sama-sama dimasukkan dalam akumulasi pendapatan.
“Di laporan tahun 2024 angkanya mencapai 528 persen, sedangkan pada 2025 hanya sekitar 59 persen. Kami ingin memahami perbedaan kedua komponen tersebut agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda,” katanya.
Tak hanya menyoroti aspek keuangan, Michael juga mempertanyakan implementasi kebijakan efisiensi yang dijalankan RSUD BDH. Menurutnya, DPRD masih menerima keluhan masyarakat mengenai obat yang tidak tersedia di rumah sakit, tetapi dapat diperoleh di apotek.
“Jangan sampai efisiensi diterapkan dengan mengurangi pelayanan kepada pasien. Kami masih menerima laporan terkait stok obat yang kosong sehingga hal ini perlu dijelaskan,” tegasnya.
Sorotan serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Luthfiyah. Ia mempertanyakan kontribusi RSUD BDH sebagai BLUD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat rumah sakit dibangun menggunakan anggaran pemerintah.
“Sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah, tentu masyarakat juga ingin mengetahui bagaimana kontribusinya terhadap APBD. Selain fungsi pelayanan, rumah sakit juga memiliki aktivitas yang menghasilkan pendapatan,” ujarnya.
Luthfiyah juga meminta penjelasan mengenai pembiayaan pengembangan fasilitas rumah sakit, apakah masih mengandalkan APBD atau sudah dapat dibiayai dari pendapatan yang diperoleh RSUD BDH.
Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Direktur Utama RSUD Bhakti Dharma Husada, dr. Arif Setiawan, menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan rumah sakit tidak lepas dari bertambahnya jumlah pasien yang memanfaatkan layanan kesehatan.
Menurutnya, kunjungan pasien mengalami kenaikan sekitar 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut mendorong rumah sakit untuk terus meningkatkan kapasitas layanan.
“Kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan semakin meningkat. Karena itu pada tahun 2027 kami merencanakan penambahan gedung dan sejumlah alat kesehatan untuk mendukung pelayanan,” kata Arif.
Ia menjelaskan, RSUD BDH tidak hanya melayani warga Surabaya, tetapi juga menerima pasien dari berbagai daerah seperti Gresik dan Lamongan.
“Kami melayani seluruh masyarakat tanpa membedakan asal daerah. Namun kapasitas rumah sakit akan terus kami tingkatkan agar pelayanan kepada warga Surabaya tetap optimal,” ujarnya.
Terkait efisiensi, Arif memastikan kebijakan tersebut tidak berdampak pada kualitas layanan. Penghematan dilakukan melalui konsolidasi pengadaan obat dan bahan habis pakai bersama rumah sakit milik Pemerintah Kota Surabaya serta sejumlah rumah sakit lain di Pulau Jawa.
“Dengan pembelian dalam jumlah besar, kami memperoleh harga yang lebih efisien tanpa mengurangi mutu obat maupun pelayanan kepada pasien,” jelasnya.
Ia menambahkan, target pendapatan RSUD BDH tahun 2025 mencapai sekitar Rp190 miliar dengan belanja sekitar Rp167 miliar sehingga masih terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Ke depan, rumah sakit akan mengembangkan berbagai layanan unggulan, di antaranya pembangunan fasilitas pendidikan bekerja sama dengan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), penguatan layanan tuberkulosis resistan obat, pembangunan Cath Lab, serta pengadaan CT Scan guna memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat yang terus meningkat.