Surabaya – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur menyoroti ketimpangan antara besarnya fasilitas dan anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta dengan capaian prestasi olahraga yang dinilai belum sebanding. Hal ini terungkap usai Banggar DPRD Jatim melakukan sharing session ke KONI serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta, baru-baru ini.
Anggota Banggar DPRD Jatim, Dewanti Rumpoko, mengaku terkejut melihat kelengkapan fasilitas yang dimiliki KONI DKI Jakarta. Mulai dari ruang latihan modern, peralatan gym lengkap, layanan medis seperti dokter umum, dokter gigi dan fisioterapis, hingga fasilitas pendukung atlet lainnya.
“Fasilitasnya luar biasa lengkap dan modern. Tapi secara prestasi di setiap PON, DKI Jakarta memang lebih baik dibanding Jatim, tapi sebetulnya tidak terpaut jauh dengan Jatim. Bahkan mereka masih tertinggal dibanding Jawa Barat. Meski kami paham hal itu disebabkan oleh kultur Jakarta sebagai kota metropolitan, yang membuat mereka sulit mencari bibit atlet. Tapi perbedaan anggaran yang sangat siginifikan tentu akan kita bahas lagi,” ujar Dewanti.
Tak hanya unggul fasilitas, KONI DKI Jakarta juga menerima anggaran hibah yang jauh lebih besar dibanding Jawa Timur. Pada 2025 lalu, KONI DKI memperoleh hibah sebesar Rp115 miliar, sedangkan KONI Jatim hanya sekitar Rp75 miliar, itu pun masih terpotong Rp2 miliar untuk Porprov IX/2025 di Malang Raya. Ketimpangan itu makin lebar pada 2026, di mana KONI DKI mendapatkan Rp105 miliar, sementara KONI Jatim hanya Rp30 miliar.
Padahal, dari sisi kontribusi atlet ke level internasional pun, Jawa Timur menunjukkan performa lebih baik. Pada SEA Games 2026 Thailand, Jatim yang diwakili oleh 131 atlet menyumbangkan 31 medali emas untuk kontingen Indonesia, sedangkan DKI Jakarta hanya 25 emas. Capaian Jatim tersebut nyaris setara dengan Jawa Barat yang meraih 34 medali emas dengan jumlah atlet mencapai 215 orang.
Efektivitas dan raihan prestasi Jawa Timur juga terlihat jelas pada PON Bela Diri 2025 di Kudus. Dengan hanya mengirim 79 atlet, kontingen Jatim berhasil meraih 25 medali, terdiri dari 13 emas, 7 perak, dan 4 perunggu. Capaian ini terbilang luar biasa mengingat dari 10 cabang olahraga dan 225 nomor pertandingan, Jawa Timur tidak mengikuti seluruh nomor.
Di sejumlah cabang olahraga, partisipasi atlet Jatim sangat terbatas. Seperti cabor Sambo yang memperebutkan 32 medali emas, Jatim hanya mengirimkan satu atlet. Hal serupa terjadi di Kempo yang menyediakan 28 medali emas, namun Jatim juga hanya mengirim satu atlet. Meski demikian, Jawa Timur tetap mampu bersaing dan bahkan tampil sebagai juara umum di tiga cabang olahraga, yakni gulat, ju jitsu, dan wushu.
Sebagai perbandingan, DKI Jakarta keluar sebagai juara umum PON Bela Diri 2025 di Kudus dengan 99 medali (42 emas, 27 perak, 30 perunggu) berkat kekuatan 133 atlet yang turun hampir di seluruh nomor. Sementara Jawa Barat, yang mengirim 154 atlet, hanya berada di posisi kedua dengan 91 medali.
Melihat data tersebut, Dewanti menilai potensi olahraga Jawa Timur sangat besar dan akan jauh lebih dahsyat jika didukung fasilitas serta anggaran yang memadai.
“Secara sosial kultural, Jawa Timur tidak pernah kekurangan talenta. Minat masyarakat terhadap olahraga, khususnya olahraga prestasi sangat tinggi. Karena itu kami di Banggar DPRD Jatim akan memperjuangkan tambahan dukungan bagi KONI Jatim,” tegas Dewanti yang juga Ketua Pengprov Aquatic Jawa Timur.
Namun, upaya tersebut dihadapkan pada kenyataan bahwa anggaran hibah KONI Jatim 2026 sebesar Rp30 miliar sudah diketok. Keputusan ini juga menuai tanda tanya karena ditetapkan saat wacana pencabutan Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 belum diputuskan, berbeda dengan DKI Jakarta yang menetapkan anggaran sebelum aturan tersebut diberlakukan. Sebagai informasi, sebelum dicabut, Permenpora No.14 tahun 2024 seharusnya diberlakukan pada 25 Oktober 2025 lalu.
Yang pasti, kondisi keterbatasan anggaran membuat ruang gerak KONI Jatim semakin sempit. Bahkan, Puslatda Jatim proyeksi PON NTT–NTB 2028 yang seharusnya dimulai awal tahun ini terancam ditunda. Jika hal ini terjadi, persiapan kontingen Jawa Timur menuju PON 2028 dikhawatirkan terganggu.
Ironisnya, di tengah keterbatasan dana, Jawa Timur justru memiliki sumber daya atlet yang melimpah. Namun karena kuota Puslatda terbatas, tak sedikit atlet potensial terancam tidak bisa masuk Puslatda.
Situasi ini pun memperkuat desakan agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan dukungan anggaran yang lebih proporsional demi menjaga prestasi olahraga daerah yang selama ini konsisten berada di papan atas nasional.
